Pengelolaan Repong Damar KRUI-Lampung Barat

Hutan di Indonesia memiliki nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya bagi negara dan masyarakat setempat. Jika peranan itu tidak seimbang, maka keberlanjutan hutan akan terancam. Faktor-faktor yang menekan hutan Indonesia meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebarannya yang tidak merata, konversi hutan, pengabaian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan tanah secara tradisional (…

Pemberantasan Destructive Logging : potret gap antara masalah dan jawaban hukum

Terminologi ilegal merupakan sesuatu yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Selama ini, dalam konteks menjatuhkan sanksi pidana, hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

- Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan Mia Siscawati - Masyarakat Hukum Adat adalah (Bukan) Penyandang Hak, (Bukan) Subjek Hukum, dan (Bukan) Pemilik Wilayah Adatnya Noer Fauzi Rachman - Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Maria Rita Roewiastoeti - Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaruhan Neoliberal Laksmi A. Savitri - Kriter…

Alone Facing The Changing Climate : petition of the people's chamber of the N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829182

Deskripsi Fisik

, 36 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 ALO

Public Review Terhadap Rancangan Undang - Undang : tentang pemberantasan peru…

RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) dinilai bermasalah dari aspek formil (Pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). Proses pembahasannya di DPR pun dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Substansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak …

Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, …

Seri Kajian Hukum ini mengulas segi-segi hokum terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu NO. 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 hektar. Tulisan ini akan melihat sejumlah hal, pertama, apakah keputusan ini memiliki maksud untuk memelihara kelestarian alam, kedua, putusan ini apakah sungguh-sungguh mengutamaka…

Manual Investigasi Illegal Logging : dengan pendekatan UU kehutanan, UU tinda…

Buku ini memaparkan langkah-langkah investigasi yang dapat dilakukan oleh CSO ketika dilapangan, untuk mengungkap mastermind pelaku illegal logging.