Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidan…

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC), Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007 telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Tim ini terdiri unsur akademisi, praktisi hukum, KPK, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian dan Masyar…

Pedoman Praktis Gugatan Class Actions (Perwakilan Kelompok)

Pedoman praktis gugatan Class Actions (gugatan perwakilan kelompok), judul buku kecil ini dengan menggunakan model penulisan tanya jawab. Dengan harapan dapat mudah dipahami dan sekaligus menjawab kebutuhan semua pihak akan guideline atau pedoman yang lebih mudah dipahami apabila masyarakat berniat mempergunakan prosedur gugatan Class Actions seperti yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agun…

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tid…

"Tidak ada HAM (Hak Asasi Manusia) dan tidak ada hukum di sini. Yang harus kamu lakukan adalah menjawab setiap pertanyaan. Dan ingat, ada orang yang mati setelah keluar dari tempat ini dan ada yang hidup...". Itulah sebagian kesaksian Pius Lustrilanang yang disampaikan di depan Komisi Nasional HAM dan wartawan pada 27 April 1998. Kesaksian itu tidak hanya memicu munculnya gerakan untuk mengungk…

Cara Mudah Memahami Demokrasi

Buku ini khususnya ditujukan kepada kaum muda yang ingin mengambil langkah pertama untuk memahami struktur dan aturan demokrasi serta ikut berpartisipasi dalam berbagai organisasi yang demokratis. Mengingat tidak adanya tradisi demokrasi di Indonesia, langkah-langkah menuju ke sana harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Sangatlah penting bagi generasi muda untuk memahami demokrasi secara ko…

SBKRI : analisis dan hasil pemantauan

Sudah bukan menjadi rahasia publik betapa kompleks dan benang-kusutnya permasalahan SBKRI di Indonesia. Permasalahan ini menjadi satu catatan tebal atas praktek-praktek diskriminasi yang dilakukan oleh negara, bahkan terinstitusionalisasi, terhadap etnis Tionghoa. Momentum lahirnya UU Kewarganegaraan RI yang baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006 untuk menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang diskrim…

Beragam Jalur Menuju Keadilan : pluralisme hukum dan hak - hak masyarakat ada…

buku ini menjabarkan pengalaman berbagai negara di Asia dalam mengkonstruksikan relasi hukum negara dan hukum rakyat. Membacanya akan membuat kita menyadari bahwa persoalan pluralisme hukum bukan milik eksklusif Indonesia. Perspektif komparatif terhadap pluralisme hukum yang dipaparkan melalui sejumlah artikel dalam buku ini pada ujungnya membawa kita pada pertanyaan: Seberapa jauh upaya-upaya…

Catatan dan Prediksi Awal Tahun Tentang Proses Pembuatan Kebijakan dan Peratu…

Buku kecil ini merupakan catatan sederetan fakta dan kecenderungan terhadap proses pembentukan peraturan dan kebijakan di Indonesia yang terjadi pada kurun waktu tiga tahun terakhir. Hasil pencatatan tersebut diharapkan akan mendapatkan gambaran yang utuh terhadap aktor-aktor perubahan politik mengenai apa yang sedang terjadi dan diduga akan terjadi, kekuatan-kekuatan apa yang sedang bekerja da…

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Re…

Buku ini berisikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dialog Hutan Jawa : mengurai makna filosofi PHBM

Buku ini membahas tentang praktisi kehutanan dan intelektual dan menangani pengelolaan hutan.

Merampok Hutan dan Uang Negara : kajian penerimaan keuangan negara dari sekto…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364.1 MOU m