Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial : pandangan kelompok masyarakat sipil …

Kelompok masyarakat sipil berkeinginan untuk mewujudkan perubahan yang berkeadilan dalam bentuk tenurial kehutanan. Selain itu, dokumen ini meletakkan batu pijakan yang kuat dalam upaya perbaikan kebijakan dan tata kelola kehutanan dalam melakukan reformasi kebijakan tenurial kehutanan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan gagasan mereformasi kebijakan tenurial, maka dibutuhkan kerja-kerja kola…

Studi Kebijakan : penguatan tenurial masyarakat dalam penguasaan hutan

Studi ini hadir ketika mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dan ekspektasi pasar karbon membawa pemahaman baru tentang hak katas tanah dan sumber daya alam. Isu pokok dalam perdebatan REDD adalah 1) siapa yang memiliki, atau dapat mengklaim, hak untuk mengemisi, menjual karbon, atau menawarkan investasi bagi upaya penurunan emisi, dan 2) siapa yang memil…

Tenurial dalam Perdebatan REDD : pokok persoalan atau hanya pelengkap?

Ditengah perdebatan internasional mengenai formula dan mekanisme institutional dan finansial yang tepat bagi skema REDD, isu kepastian tenurial atas tanah dan sumber daya hutan bagi masyrakat dapat saja berada pada arus pinggir perdebatan. Bagi negara-negara berkembang, utamanya Indonesia inilah keniscayaan yang semestinya menjadi aagenda utama untuk diselesaikan. Apapun program pembangunan keh…

Prosiding Dialog Nasional : penetapan hutan adat demi terwujudnya kesejahtera…

'Persoalan pemulihan hak atas hutan adat bagi kesatuan masyarakat hukum adat merupakan masalah yang multi aspek, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan kata Prof. Ahmad Sodiki dalam pengantar Dialog Nasional Hutan Adat di Jakarta, 2 Oktober 2014. Kementrian Kehutanan berkomitmen mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari kawasan hutan ketika pengakuan dari pe…

Perundang - Undangan Kehutanan 2014 : dilengkapi Undang - Undang No. 18 tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786027834583

Deskripsi Fisik

, 1015 p. : ill. : tab. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.634 PER

Public Review Terhadap Rancangan Undang - Undang : tentang pemberantasan peru…

RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) dinilai bermasalah dari aspek formil (Pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). Proses pembahasannya di DPR pun dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Substansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak …

Uang Perlindungan : bagaimana rencana ekspansi industri akan menggunakan dana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 64 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.95 UAN

Prosiding Restorasi Ekosistem dan REDD : antara pelestarian hutan dan perdaga…

Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Norwegia bersepakat untuk bekerja dalam soal REDD+, salah satunya dengan penunjukkan provinsi pilot yang akan diperlakukan sebagai uji coba REDD+. Kesiapan kebijakan dan keterbukaa Indonesia dalam soal REDD+ ini menarik banyak pihak untuk ikut terlibat, baik dari pihak swasta maupun negara. Restorasi ekosistem itu merupakan sebuah konsep dari usah…

Konsep Hak - Hak Atas Karbon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 27 p. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 FEB k

Menjaga Alam Membela Masyarakat : komunitas lokal dan pemanfaatan mangrove di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799626803

Deskripsi Fisik

xv, 333 p. ; ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 LAK m