Buku Pegangan Studi Agraria Kritis

Menjelajahi kemunculan dan gairah area studi agraria kritis, Buku Pegangan yang komprehensif ini menawarkan wawasan interdisipliner dari para sarjana dan aktivis terkemuka dalam memahami kehidupan, mata pencaharian, formasi dan proses perubahan agraria. Buku ini menyoroti perkembangan wilayah studi agraria kritis yang dicirikan dengan keberagaman inovasi teoretis dan metodologis Buku ini men…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan B…

Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Glosari Betawi : kamus kata-kata, nama, dan peristiwa dari zaman prasejarah h…

Glosari ini ditulis oleh pakar Betawi yang sudah menulis lebih dari 30 judul buku dengan pelbagai tema, wabilkhusus tema-tema Betawi di antaranya Babad Tanah Betawi, Warisan Budaya Betawi, dan Profil Orang Betawi. Begitu luas penguasaanya hal ihwal serta sisik melik dunia Betawi sehingga ia pun berjuluk "Ensiklopedi Betawi Berjalan". Anak Betawi kelahiran Sao Besar ini sekali lagi mencurahka…

Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas…

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…

Modul Panduan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Masyarakat Adat di Provinsi Pa…

Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…

Konsep dan Panduan : akses informasi dalam penataan ruang

"Tata ruang" terdengar asing bagi seorang ibu rumah tangga, petani sawah tadah hujan, nelayan di pesisir kepulauan jawa bagian tengah dan seluruh indonesia, dokter gigi, bahkan bagi mereka para pengacara, arsitek dan atau pedagang kaki lima di bantaran urban Semarang. Tata ruang seolah-olah bukan bagian dari kehidupan, dan hanya urusan segelintir ahli/spesialis sehingga begitu berjarak dari par…

REDD, Bisakah Menjawab Deforestasi dan Menghadirkan Keadilan Iklim Pembelajar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 36 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.96 BER r

Menyegerakan Penetapan Wilayah atau Hutan Adat : profil masyarakat hukum adat…

Hutan adat atau bila diluaskan secara lanskap adalah bagian dari wilayah adat tiba-tiba menjadi topik yang ramai didiskusikan paska keluarnya Putusan MK 35, namun sedikit yang mencoba menggapainya. Terlepas dari hiruk-plauk perdebatan syarat masyarakat hukum adat, HuMa bersama 12 mitra, yakni Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (KMA) Aceh. Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Akar Foundati…

Sumpah Pemuda : makna & proses penciptaan simbol kebangsaan Indonesia

Keith Foulcher dalam buku ini menyoroti proses perkembangan Sumpah Pemuda sebagai simbol nasional yang penting. Ia menyusuri sejarah Sumpah Pemuda sejak tahun 1928 hingga sekarang. Ia berargumentasi bahwa Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang merupakan suatu hasil dari akumulasi nilai-nilai yang disisipkan dan dititipkan dalam peristiwa 80 tahun silam itu. Ia bukan hendak menggugat keabsahan p…

Education for Peace

This little book deals with the everlasting problem of war and peace. My main proposition is that mankind must be predisposed for peace by the right kind of education. It would have been simpler to leave that argument in the air, but since war is an immediate threat I have thought it honest not to disguise my pacifist sentiments, for education for peace will only get a chance if in the meantime…