State and Civil Society in Indonesia

Tulisan ini telah menunjukkan bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat sipil di Indonesia merupakan bagian dari masalah membangun pemerintahan yang demokratis. Masalah dalam masyarakat Indonesia adalah sifat polisentris, yang menyebabkan organisasi masyarakat sipil atau organisasi kerakyatan terpecah-pecah dan seringkali tidak terorganisasi. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya mengubah …

Pencarian Keadilan di Masa Transisi

Tegak di tengah riuh reformasi, di mana isu demokrasi dan hak asasi manusia menjadi primadona yang selama ini terpasung di "sarang penyamun", kita pun berteriak lantang: keadilan harus ditegakkan! Yang salah harus dihukum! Pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus diadili! Korban harus dipulihkan! Hukum harus diberdayakan! Demokrasi harus ditumbuhkan! Tetapi, keadilan, supremasi hukum, demokra…

Keadilan dalam Masa Transisi

Keadilan dalam masa transisi paa prinsipnya, dipertimbangkan dari sisinya yang legal, kebijakan menerapkan hukum secara retroaktif dalam pelaksanaan transitional justice harus dimungkinkan guna menghindarkan terjadinya sekian banyak impunities

Demi Kebenaran : pemetaan upaya-upaya pencarian keadilan dalam masa transisi …

Dalam pemetaan inisiatif inisiatif Transitional Justior di Indonesia, kedua penulis buku ini mengingatkan kita bahwa: "Walau pemerintah Indonesia telah membentuk badan- badan negara dan undang-undang untuk menyelesaikan kekerasan masa lalu, tetapi badan ini mengidap masalah legitimasi dan kinerja." Masalah legitimasi adalah hal yang paling mendasar dalam menghadapi pelanggaran masa lalu, sebab …

Laporan Hukum & HAM LBH Jakarta 2006 : kembali ke titik nol

Bantuan hukum (legal aid) bagi orang miskin bukanlah belas kasihan, tetapi suatu hak mendasar manusia untuk memperoleh pembelaan hukum. Negara wajib menyediakan sarana bantuan hukum bagi masyarakat yang terbelit perselisihan hukum. Namun nyatanya, bantuan hukum hingga saat ini lebih banyak disediakan oleh kalangan Organisasi non Pemerintah (Ornop), gereja, dan serikat buruh, dimana negara tidak…

Mengenal HAM di Indonesia dan Dunia : kovenan internasional tentang hak-hak s…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 38 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.481 HAF m

Mengenal HAM di Indonesia dan Dunia : protokol opsional kovenan internasional…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 13 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.481 HAF m

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Deklarasi ini juga menyediakan kriteria yang memandu semua pihak dalam penilaian terhadap produk hukum, kebijakan dan program tentang Masyarakat Adat dan mem- buat yang baru di semua tingkatan dan arena. Hal penting lainnya yang penting dari Deklarasi ini adalah keharusan bagi semua badan-badan, pendanaan dan program PBB di tingkat global, regional dan lokal untuk mengikuti deklarasi dan memast…

Politik Agraria Nasional : hubungan manusia dengan tanah yang berdasarkan Pan…

Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai ber- dirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Pemikiran Dasar tentang Hak Milik

Buku ini mengemukakan 10 pandangan klasik yang memuat rangkaian argumen yang dewasa ini muncul dalam berbagai per- bincangan dan menempatkannya dalam perspektip historis dan kritis.