Pemanasan Global : respons pemerintah dan dampaknya terhadap hak masyarakat adat

Buku ini menjelaskan tentang konstelasi perdebatan dan posisi Indonesia terhadap rejim REDD maupun peta perundingan perubahan iklim secara umum.

Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim : pemenuhan hak - hak …

Masyarakat adat selaku pemangku kepentingan harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam skema REDD yang mengikuti prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) secara utuh. Keberadaan SDA milik masyarakat adat termasuk hak atas tanah harus dihormati keberadaannya sesuai dengan instrument hak asasi manusia yang berlaku secara global. Peran dan kontribusi mas…

Ringkasan Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829625

Deskripsi Fisik

, 53 p. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.3 EMI R

Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi kasus keb…

Peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat. Ruang lingkupnya berbasis sumberdaya alam, utamanya, tapi tidak terbatas pada tanah dan hutan, sebagai konsekuensi dari relevansi di lahan dan hutan dengan isu perubahan iklim. bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan peme…

Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor - Donor BIlateral…

Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…

Posisi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Terhadap Kehutanan Indonesia : isu poko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 40 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

354.5 POS

Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…

Kebijakan Optimalisasi CSR (Corporate Social Responsibility) di Jawa Timur

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, kita tahu tidak sedikit perusahaan dan BUMN telah melaksanakan Program CSR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Sejumlah perusahaan besar telah mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat miskin agar mereka tak digerus krisis ekonomi yang tak kunjung selesai. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya tumpang-tindih antar program, …

Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik : studi kasus gerakan perlawana…

Tujuan utama buku ini adalah menunjukkan kontribusi gerakan sosial dalam mendorong perubahan sosial politik, khususnya peru- bahan kebijakan publik (policy change). Respons kebijakan peme- rintah, termasuk perubahan karakter bisnis (korporasi), acapkali terjadi bukan karena niat baik dan pertimbangan keadilan serta rasionalitas, akan tetapi karena desakan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat (…

Perizinan Terpadu untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia : studi kasu…

Penelitian tentang sistem perizinan terpadu di sektor kehutanan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang digagas oleh Indonesian Center For Environemental Law (ICEL) dengan dukungan The Partnership for Governance Reform in Indonesia / Kemitraan. Program ini dilakukan dengan metode piloting di Kalimantan Tengah. Salah satu pertimbangan pemilihan Kalimantan Tengah karena provinsi tersebu…