Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …

Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua : pemberdayaan masyarakat huk…

Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian laporan studi kasus tentang dampak desentralisasi di sektor kehutanan di Indonesia

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 : UU no. 22, 25, dan 28)

Buku ini merupakan undang-undang otonomi daerah tahun 1999.

Kinerja Otonomi Khusus Papua

Papua adalah salah satu bagian dari indonesia yang mempunyai ironi paling besar memiliki kekayaan alam begitu melimpah disatu sisi,kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak dengan mata telanjang. Sejak diberlakukannya otonomi khusus yang hingga kini sudah berjalan selama 14 tahun, ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat Papua dengan baik, padahal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah s…

Indeks Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dala…

Buku ini merupakan indeks himpunan peraturan Perundang-undangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah.

Materi Pelatihan Otonomi Daerah : penyiapan stakeholders lokal pelaksana oton…

Buku Materi Pelatihan Penyiapan Stakeholders Lokal dalam Rangka Otonomi Daerah ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari hasil penelitian evaluasi implementasi otonomi daerah di Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya, materi pelatihan ini bisa diperoleh pembaca dengan membaca buku hasil penelitian tersebut. Namun, karena banyaknya halaman buku dan agar tidak membosank…

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemunguta…

Buku ini menjelaskan Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah dan Intersifikasi Pemungutan dan Penyetoran PPH, PPN, dan PPn-BBM di Daerah Tahun 2000.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 : UU no. 22, 25, dan 28)

Buku ini berisikan undang-undang otonomi daerah tahun 1999.

Satu Yang Kami Tuntut : pengakuan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793198125

Deskripsi Fisik

, 49 p. : ill. : tab. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.8 ALI