Pengantar Hukum Tanah Nasional : sejarah, politik, dan perkembangannya

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan satu Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan asas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasila, norma dasar UUD 1945 serta kaidah pelaksa…

Hukum Pidana Dalam Perspektif

Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Sejak awal proyek, dirancang serangkaian lokakarya yang mencakup bidang-bidang kajian hukum perburuhan, hukum pidana, …

Law, Jurisprudence and Human Rights in Asia

Decades of human rights standard-setting in the United Nations (UN) have not countered the misconception of human rights as “alien” or “abstract” ideas. A three-country survey of human rights awareness of Asian students found that teen-age students had a sense of what human rights meant but could not say exactly what they were.1 Some Asian governments portray the idea of human rights as…

Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas…

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…

Menyegerakan Penetapan Wilayah atau Hutan Adat : profil masyarakat hukum adat…

Hutan adat atau bila diluaskan secara lanskap adalah bagian dari wilayah adat tiba-tiba menjadi topik yang ramai didiskusikan paska keluarnya Putusan MK 35, namun sedikit yang mencoba menggapainya. Terlepas dari hiruk-plauk perdebatan syarat masyarakat hukum adat, HuMa bersama 12 mitra, yakni Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (KMA) Aceh. Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Akar Foundati…

Sistem Bantuan Hukum di Indonesia dan Perkembangannya

Masyarakat miskin dan buta hukum dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka umumnya kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) karena terkendala biaya dan ketidaktahuan terhadap seluk- beluk hukum. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) belum terwujudkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu kian memprihatinkan, lantaran sistem b…

Hukum Lingkungan dan Hak Atas Lingkungan Yang Sehat

Buku saku berjudul "Hukum Lingkungan dan Hak Atas Lingkungan yang Sehat" ini kami terbitkan untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, peran serta apa saja yang dapat diambil, dan bagaimana prosedur menyelesaikan sengketa lingkungan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (1981) KUHP : kitab undang-undang hukum acar…

Edisi

Cet.3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xl, 169 p. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 UND

Adat Di Tangan Pemerintah Daerah : panduan penyusunan produk hukum daerah unt…

Buku ini membagikan pengetahuan ihwal masyarakat hukum adat. Argumentasi teoritis dan hukum yang penting dipahami dalam perumusan produk hukum daerah ada di dalamnya.

Melampaui Karbon : prinsip-prinsip safeguard berbasis hak dalam hukum

Prinsip-prinsip safeguard berbasis hak yang tercantum dalam buku ringkas ini diaposi secara hukum. Artinya, safeguard ini bukan sesuatu yang diada-adakan tetapi merupakan kerangka umum sudah ada dan berlaku secara nasional dan internasional.