RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…

Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 p. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 SAN m

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, T…

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan penge…

Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit

Sejak berdiri di tahun 2001, HuMa telah mengembangkan sebuah pendidikan hokum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hokum kepda masyarakat. Pengetahuan hokum ini kemudian digunakan untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya, termasuk bagiamana memperkuat hokum lokalnya untuk menjaga hak tesebut. Dalam pela…

Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan

Sumber daya tambang di Indonesia merupakan “harta karun” dunia yang diincar oleh banyak pihak. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau penghasil pelbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Peraturan pertambangan telah berhasil mengiring kepada booming industri ekstraktif di Indonesia pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada fase ini, …

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan…

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.076 ALA t

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : dinamika interaksi hukum adat dan hu…

Banyak Kalangan yang masih bersikukuh memandang hukum adat sebagai cermin ketertinggalan dan antitesis dari kemodern-an. Oleh sebab itu, upaya - upaya untuk me-modern-kannya tidak pernah surut, entah atas nama pembangunan ataupun intergrasi nasional. Kenyataannya, alih- alih melemah apalagi punah, perkembangan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Terutama sejak…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…

Pluralisme Hukum dan Isu - Isu yang Menyertainya

Kertas posisi yang disusun Dr. Rikardo Simarmata, SH., merupakan bagian dari upaya HuMa memberikan fokus pada penguatan hukum non negara untuk mempromosikan kacamata dan pendekatan pluralisme hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di lapangan, utamanya hak atas lingkungan, agraria dan sumber daya alam. Memaparkan tentang hal ikhwal istilah pluralisme hukum dalam rangka mempopulerkan ist…