Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…

Pendekar Tanpa Nama : pendamping hukum rakyat

Permintaan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap rakyat atas konflik tanah. Buku singkat 12 halaman ini memberikan informasi singkat tentang sejarah lahirnya PHR serta fungsi dan perannya di masyarakat, utamanya masyarakat adat dan local. Terbagi dalam tiga bagian bahasan, bagian ke satu “Langkah Kecil dari Jati P…

Public Review Terhadap Rancangan Undang - Undang : tentang pemberantasan peru…

RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) dinilai bermasalah dari aspek formil (Pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). Proses pembahasannya di DPR pun dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Substansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak …

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 11 : Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Su…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Konsep Hak - Hak Atas Karbon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 27 p. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 FEB k

Menyelamatkan Lingkungan Berakhir di Penjara : kriminalisasi 9 warga penolak …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029616606

Deskripsi Fisik

, 160 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 ERW m

Indah Kabar Dari Rupa : kertas kerja EPISTEMA No. 09/2010

Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global menjadi perbincangan paling menarik perhatian bagi umat manusia di muka bumi. Perdebatan tentang sebab dan akibatnya telah menjadi santapan setiap hari melalui pemberitaan di media cetak, elektronik dan media online. Ulah manusia terutama dari negara kaya yang menjadi emitter terbesar, namun terus menghindari tanggung jawabnya seperti diamantkan Pr…

Toward Security and Justice in Tenure : the views of Indonesia civil society …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 TOW

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Papua Barat Dalam RUU Masyarakat Ad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 13 p. : 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 MAL p

Refleksi Perjalanan Kembalinya TAP MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Ag…

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agraria dapat tercapai dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Tumpang tindih peraturan disektor pertanahan dan SDA menjadi salah satu sebab “ruwetnya” sistim hukum berujung pada konflik. TAP MPR No. IX Tahun 2001 ini belum pernah benar-benar dilaksanakan. Konflik agraria, sekotoralisme, tumpang tindih peru…