Instrumen Hukum Campuran (gemeenchapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah

Berdasarkan regulasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, salah satu persyaratan penetapan objek konsolidasi tanah adalah kese- diaan pemilik tanah untuk menyetujui pelaksanaan konsolidasi tanah. Makna "menyetujui" adalah sepakat. Kesepakatan melahir- kan perjanjian. Perjanjian menimbulkan perikatan dan perikatan menimbulkan akibat hukum. Akib…

Laporan Kasus Sengketa Tanah : Masyarakat Adat Colol, Manggarai Nusa Tenggara…

Buku ini merupakan laporan pelaksaan proses mediasi, yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, khususnya Subkomisi Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya Komnas HAM di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah : beberapa gagasan untuk pengakuan huku…

Salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah terkait wewenang atas pemanfaatan lahan. Rekomendasi kebijakan ini mengeksplorasi kerangka hukum yang tersedia saat ini untuk menangani klaim kekuasaan dan kepemilikan komunal atas tanah. Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah kerangka hukum saat ini menawarkan instrumen yang memadai untuk…

Dua Abad Penguasaan Tanah : pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa…

Empat belas laporan hasil penelitian dikumpulkan dalam buku ini menggambarkan bagaimana kelas-kelas tertentu dalam masyarakat berusaha menguasai tanah untuk mengokohkan pelbagai kepentingan kelasnya. Laporan-laporan ini disusun oleh para penulis yang dalam kehidupan sehari-hari adalah tenaga ahli penelitian masalah sosial-ekonomi Indonesia. Lokasi penelitian dipilih di Jawa dengan pertimbangan …

Sertifikat Tanah dan Orang Miskin : pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung R…

Pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Rawa merupakan bagian dari proyek pembangunan masyarakat yang lebih besar. Karena itu pula dapat dipandang sekaligus sebagai pertemuan antara dua organisasi sosial (social ogranizations) yang dilandasi oleh kebudayaan yang berbeda. Pertama, organisasi formal yang dibentuk dan berada di bawah BPN, yakni Panitia Ajudikasi yang sebagian besar anggotanya meru…

Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertahanan dan Keagrariaan Indonesia

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan sat Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistim hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, aza ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan azas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasil norma dasar UUD 1945 serta kaidah …

Tanah Kami Masa Depan Kami

Buku ini adalah serial buku cerita tentang masalah-masalah tanah dan Masyarakat Adat di Indonesia. Komik ini diproduksi sebagai bahan pemberantasan buta huruf, sekaligus alat untuk meningkatkan kesadaran komunitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagun…

Buku ini berisikan peraturan pemerintah tentang Penatagunaan Tanah

Menuju Demokratisasi Pemetaan : refleksi gerakan pemetaan partisipatif di Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791980401

Deskripsi Fisik

, 248 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

526.095 98 MEN

Tanah dan Sistem Perpajakan : masa kolonial Inggris

Buku ini menjelaskan tentang sistem perpajakan kolonial dalam sejarah perkembangan perekonomian Indonesia di tingkat lokal pada awal abad ke 19 di masa kolonial Inggris