Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Strategi REDD+ : tinjaua…

Bagi HuMa hak masyarakat adalah satu komponen penting yang harus dipastikan dalam semua program kehutanan atau mitigasi perubahan iklim yang melihat hutan dalam pendekatan karbon dan kontribusinya kepada penurunan gas rumah kaca. Pendekatan hak ini digunakan untuk memastikan keamanan tenure masyarakat adat/local atas hutannya. Pada tahun 2012, pemerintah pusat melaui satgas REDD+ mengundang se…

Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan : kajian atas Peraturan Daerah Provins…

Terbitnya Perda yang mengadopsi norma-norma hokum adat menggambarkan interaksi hukum yang saling memasuki (incoorporate). Disatu sisi interaksi demikian dikhawatirkan akan memformalisasi hokum adat. Namun pada sisi lain, interaksi demikian dianggap sebagai salah satu model pengakuan Negara terhadap hokum adat beserta dengan hak-hak yangn dimiliki oleh masyrakat hokum adat terutama tanah ulayat.…

No Reason to Delay : portrait of FPIC in REDD+ demonstration activities proje…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829168

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 BER n

Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Selama Periode Soeharto dan Pasca Soe…

Kajian ini menganalisis pengalaman Indonesia dalam mengelola Dana Reboisasi (DR) dan meneliti sejumlah implikasinya bagi REDD+. Dana Reboisasi yang dibentuk pada tahun 1989 merupakan pendanaan hutan nasional yang dibayarkan oleh setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan volume kayu yang ditebang. Selama lebih dari 20 tahun, DR yang telah diterima mencapai sekitar US$ 5,8 miliar, dan mer…

Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+ : prinsip dan pendekatan untuk …

"Free, Prior and Informed Consent" (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. Status hukumnya telah diperkuat melalui adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008. Berasal d…

REDD, Bisakah Menjawab Deforestasi dan Menghadirkan Keadilan Iklim Pembelajar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 36 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.96 BER r

Kami Inginkan Padiatapa dan Rambu Keselamatan : kertas posisi pokja pemantaua…

Proyek REDD+ untuk mengurangi emisi di sektor kehutanan bertumpu pada skema pendanaan global. REDD+ disepakati akan dijalankan oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia, sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia. Tak terkecuali di Propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, berbagai organisasi berbasis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di daerah ini, bersepakat untuk memonitor…

Realising REDD+ : national strategy and policy option

This book is an early output of a Global Comparative Study on REDD, coordinated by CIFOR and involving a number of partner organisations and individuals. The ideas and format of the book emerged through discussions within this project. Coeditors Maria Brockhaus, Markku Kanninen, Erin Sills, William D. Sunderlin and Sheila Wertz-Kanounnikoff, have given valuable input all along. The book is …