Pembangunan kehutanan, untuk pelestarian dan pencegahan kerusakan, harus menyentuh langsung kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA secara nasional. Buku ini menggambarkan masalah kelembagaan dan kinerja pemanfaatan SDA secara nasional, akar masalah pembangunan kehutanan, serta upaya penyelamatan kekayaan multi-fungsi hutan dan keadilan alokasi manfaat SDH.
Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…
Buku saku ini dibuat demikian untuk memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi mengenai KPH yang dicanangkan oleh Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, dan sekaligus mendapatkan topik-topik hangat tetapi ringkas seputar pemikiran, konsep dan strategi penyelesaian konflik land tenure dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik land tenure di kawasan hutan adalah suatu kenyataan. Da…
Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomo 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Setiap kebijakan yang mematikan usaha di sektor kehutanan dapat berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya karena keterkaitan (linkages) sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lainnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, implikasi dari kebijakan penurunan emisi karbon melalui skema REDD atau skema perdagangan karbon lainnya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, mekanisme p…
Dokumen ini merupakan sumber informasi tentang lingkungan hidup dan persoalannya di Kota Bontang yang akan bermanfaat sebagai acuan, khususnya dalam menetapkan visi, misi dan strategi kebijakan serta dalam menyusun program Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Kota Bontang. Dengan mengacu pada dokumen ini diharapkan program dan kebijakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Kota Bontang akan mem…
Social Forestry atau sering kita sebut Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya Perhutani dalam menjawab dua persoalan sekaligus: kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan hutan Jawa pasca orde baru dikenal Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebagai sebuah manifestasi dari Perhutanan Sosial, perjalanan PHBM selama lebih dari satu dasawarsa ini terbukti tela…
Buku ini berisikan undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan buku ini adalah untuk memberikan garis besar langkah-langkah memulai dan mengelola sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat
Tujuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah berupaya melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya.