Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

334.1 INS

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

334.1 INS

Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…

Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…

Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia : pasca krisis ekonomi

Perekonomian Indonesia di masa depan sudah sepantasnya tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar yang serakah sebagaimana digambarkan Adam Smith 1776, tetapi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia. Krisis multidimensi 3 tahun terakhir tidak boleh dianggap terlalu berbobot ekonomi. Buku ini, berdasar penelitian di 11 propinsi selama 10 bulan, memperkuat kesadaran akan kebhinnekaan Indonesia…

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

Buku ini berisikan informasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jaya.

Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 : UU no. 22, 25, dan 28)

Buku ini merupakan undang-undang otonomi daerah tahun 1999.

Indeks Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dala…

Buku ini merupakan indeks himpunan peraturan Perundang-undangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah.

Materi Pelatihan Otonomi Daerah : penyiapan stakeholders lokal pelaksana oton…

Buku Materi Pelatihan Penyiapan Stakeholders Lokal dalam Rangka Otonomi Daerah ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari hasil penelitian evaluasi implementasi otonomi daerah di Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya, materi pelatihan ini bisa diperoleh pembaca dengan membaca buku hasil penelitian tersebut. Namun, karena banyaknya halaman buku dan agar tidak membosank…