Ditapis dengan
Konsepsi Negara Hukum
Buku ini dapat digunakan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan mendalami soal-soal negara hukum yang oleh karena ketentuan dari universitas harus mengetahui materi dan isi negara hukum seperti dikemukakan dalam buku ini.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 99 p. ; 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 DID k
Bobot Kurang Janji Masih Terutang : catatan PSHK tentang kualitas legislasi 2006
Tidak mudah untuk memulai tren baru ini: menilai kualitas legislasi. Apalagi banyak orang belakangan ini menyoal minimnya jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR Meski bisa dikatakan bahwa menilai kinerja DPR melalui jumlah produk yang dihasilkan juga dimulai dari kajian yang dilakukan oleh PSHK. Kuantitas undang-undang, dulu kami tampilkan untuk menunjukkan salah satu alat ukur dalam menilai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789799936929
- Deskripsi Fisik
- xii, 115 p. ; ill. ; tab. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.88 BIV b
Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari jawaban dengan melacak pemikiran-pemikiran yang hidup dan berkembang selama proses pembuatan UU 5/1974, mulai dari draft-draft awal RUU sampai pembicaraan-pembicaraan di DPR
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xv, 334 p. ; tab. ; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.9 SUJ d
Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: buku II ber…
Dewasa ini semakin banyak masyarakat menggugat para pejabat dan lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengaduan sangat diperlukan. Dibalik semua pengaduan dari masyarakat, tentunya perlu suatu dasar pengertian dan pemahaman yang dalam akan lembaga peradilan ini, khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9794162191
- Deskripsi Fisik
- 320 p. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 IND u
Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia
Para pengamat atau pakar hukum yang bersikap terlalu formal- legalistik seringkali merasa kecewa karena dalam kenyataannya apa yang tertulis sebagai hukum seringkali kalah oleh keputusan-keputusan politik. Hukum kemudian dijadikan instrumen untuk memberi pembenaran formal atas keinginan- keinginan politik penguasa. Tepatnya hukum seringkali diintervensi oleh kekuasaan politik. Itulah yang terja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9795188453
- Deskripsi Fisik
- xiv, 291 p. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 MOH d
Terjajah di Negeri Sendiri
Buku ini merupakan hasil studi terhadap peran IMF dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Buku ini berangkat dari asuresi dasar yang kemudian menjadi salah satu premis dalam elaborasinya bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia bukan cuma negara melainkan ada aktor lain selain negara (non- state actor) yang dengan sendirinya keluar dari pakem konsep hak asasi manusia internasional s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9798987306
- Deskripsi Fisik
- xxv, 178 p. ; tab. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336 REV t
Hukum Administrasi Negara
Waktu telah berlalu tanpa dirasa, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam Masyarakat dan Negara kita, baik sebagai dampak daripada berhasilnya Pembangunan Nasional kita melalui Program Pembangunan Jangka Panjang Tahapan Pertama (199-1994), efek daripada rangkaian penyelenggaraan program pendidikan P4, dan pengaruh langsung maupun tak langsung daripada hubungan internas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9794500461
- Deskripsi Fisik
- 216 p. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.4 PRA h
Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan : catatan hasil eksaminasi putusan N…
Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvii, 133 p. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.9 SYA b
Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah …
Undang-undang pemerintahan daerah dan peimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lahir dari gencarnya tuntutan masyarakat di luar pulau Jawa yang menuntut atonomi penuh dengan pembagian pendapatan dari hasil eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan usaha yang dihasilkan oleh daerah-malahan sebagian daerah, seperti Riau, Aceh, Irian menuntut merdeka.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 204 p. ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 UND
Kasus Sengketa Tanah Tambusai Timur, Riau dan Kasus Tanah Hutan Lindung Pegun…
Konflik agraria (pertanahan) menjadi salah satu bentuk konflik sosial-ekonomi yang secara menonjol mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sepanjang Era Reformasi, bahkan dengan jumlah dan intensitas konflik yang lebih meningkat.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9792614109
- Deskripsi Fisik
- viii, 95 p. ; tab. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.42 KAS
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah