Laporan Pelanggaran HAM Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) Propinsi Riau

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan utama Hak Asasi Manusia, antara lain ICESCR melalui UU No 11 Tahun 2005, ICCPR dengan UU No 12 Tahun 2005, CERD diratifikasi oleh UU No 29 Tahun 1999. Indonesia juga menyatakan persetujuan atas beberapa hukum internasional yang sifatnya "lunak" tetapi sangat terkait dengan kondisi sosial-politik yang memayungi HAM di Indonesia. Deklarasi PBB tentan…

HGU dan HAM : Hak Guna Usaha dan Hak Asasi Manusia

Di dalam buku ini terdapat dua skenario berkenaan hubungan dua hak tersebut, pertama, ke dua hak tersebut saling menguatkan (sinergis) dan hal inilah yang diharapkan oleh Komnas Ham. Kedua, dua hak tersebut saling berkompetisi untuk saling mengalahkan.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya Tahun 2004

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya adalah nilai komposit yang dapat menunjukkan seberapa besar tingkatan pembangunan manusia dapat dicapai oleh sutu daerah. Namun demikian, IPM juga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi perencanaan pengembangan peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, pendekatan yang dipakai adalah bersifat sangat spesifik yakni, menyangkut pada aspek ya…

Pembela HAM Menulis : bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua

Kompleksitas masalah hak asasi manusia di Papua memerlukan upaya yang besar dari segenap kalangan masyarakat sipil memajukan dan memperbaikinya. Pun demikian dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dituntut lebih serius mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai acuan utamanya, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, ba…

Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009

Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu peristiwa historis yang patut disyukuri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia …

Lembaga-lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Pasifik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 171 hlm. ; tab. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341 BRI l

Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional : penilaian terhadap ke…

Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…

Human Rights Education In Asia Pasific

The Asia-Pacific Human Rights Information Center or HURIGHTS OSAKA, inspired by the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, formally opened in December 1994. It has the following goals: 1) to promote human rights in the Asia- Pacific region; 2) to convey Asia-Pacific perspectives on human rights to the international community; 3) to ensure inclusion of human…

Menelusuri Jejak, Menyingkap Fakta : buku saku panduan investigasi pelanggara…

Gagasan dasar buku ini adalah bahwa investigasi pelanggaran HAM sesungguhnya merupakan pengetahuan sederhana yang harus menjadi milik semua orang.

Kertas Kebijakan : sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan jender da…

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikemanusiaan dan berdemokrasi. Pemikiran ini pun sudah merupakan suatu proses tersendiri untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan juga mensyaratkan adanya suatu sistem peradilan yang masih perlu dibangun bersama. Pengalam…