Setiap kebijakan yang mematikan usaha di sektor kehutanan dapat berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya karena keterkaitan (linkages) sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lainnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, implikasi dari kebijakan penurunan emisi karbon melalui skema REDD atau skema perdagangan karbon lainnya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, mekanisme p…
Bagi masyarakat desa, keberadaan UKM bukan saja sebagai "katup penyelamat" layaknya sektor informal di perkotaan, tetapi juga merupakan sumber penghasilan yang fungsional. Sebagai salah satu jenis usaha yang mandiri dan berskala kecil, keberadaan UKM dalam banyak hal juga terbukti sangat kenyal dan mampu menyiasati berbagai tekanan krisis ekonomi, termasuk kenaikkan harga BBM. Namun demikian, t…
Kajian sebagai dilaporkan selain mencoba mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat upaya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, dan sekaligus merumuskan kebijakan dan program prioritas untuk memberdayakan kegiatan ekonomi kerakyataan yang benar-benar kontekstual di Kabupaten Malang. Sebagai salah satu sektor alternatif yang potensial setelah sektor pertanian mulai…
This Capacity Development Project has been a good training exercise and opportunity to increase our knowledge about water and expand Telapak, Perkumpulan Bumi Sawerigading (PBS) and Yayasan Ulayat Bengkulu (YUB) network and credibility. The authors wish to see more and more members of the public to take interest and get involved in water issues, and perhaps even further than just involvemen…
Terbitnya Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 5 di tahun 2008 menandai keikutsertaan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan dalam memperkaya dunia sains dan teknologi, khususnya dibidang sosial dan ekonomi kehutanan pada umumnya selama lima tahun. Selama kurun waktu tersebut, berbagai perkembangan telah dialami oleh majalah ilmiah ini.
Laporan pembangunan manusia Indonesia tahun 2004 memperkirakan bahwa, berdasarkan data terbaik yang ada berasal dari berbagai sumber dan penilaian lembaga-lembaga yang kompeten, biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan hak-hak pembangunan manusia yang mendasar ini tidaklah lebih dari tambahan dana sebesar 3-4% dari PDB.
Buku ini sebagian besar isinya menyangkut tentang penjelasan prosedur perekrutan, penampungan, pemberangkatan, penempatan, pemulangan, dan purna pemulangan