Melintasi Dua Jaman : kenangan tentang Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan

Perang dan tahun berikutnya aku sebut pemisah jaman. Pemisah jaman itu sendiri cukup lebar, merupakan satu masa tersendiri. Tapi fungsinya tetap, dalam arti bahwa di satu sisinya terletak daerah aliran peristiwa dan pengalaman di suatu masa yang kebanyakan dijaga oleh norma-norma sosial, seperti norma- norma sosial yang ditentukan oleh enclave kulit putih, dan diikuti oleh seluruh khalayaknya; …

Dan Bunda pun Menangis : kisah tragis korban kerusuhan Maluku Utara

November 1999 Pelabuhan Ternate menjadi saksi bisu sebuah tragedi kemanusiaan. Bersama para pengungsi lain, seorang ibu tergesa-gesa sambil menarik-narik anaknya yang masih kecil menuju kapal yang siap mengevakuasi mereka. Tangan kanan Sang Ibu membawa barang-barang yang dapat diselamatkan. Sementara tangan kirinya menarik-narik sang buah hati. "Cepat, cepat! Nak," katanya sambil terus merangse…

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : menuju Indonesia ramah disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan iz lingkungan inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Disability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disab…

Himpunan Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 871 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 BAG h

Kami Inginkan Padiatapa dan Rambu Keselamatan : kertas posisi pokja pemantaua…

Proyek REDD+ untuk mengurangi emisi di sektor kehutanan bertumpu pada skema pendanaan global. REDD+ disepakati akan dijalankan oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia, sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia. Tak terkecuali di Propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, berbagai organisasi berbasis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di daerah ini, bersepakat untuk memonitor…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana T…

Sebagai Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional dan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataa…

Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan

Buku ini merupakan edisi khusus dalam memperingati ulang tahun DTE yang ke-20.Terbitan kali ini adalah kumpulan 12 artikel DTE yang telah diterbitkan dalam buletin. Kumpulan artikel mulai edisi ke-74 di bulan Agustus 2007 hingga edisi ke-79 di Nopember 2008 khusus menyoroti masalah perubahan iklim. Mulai dari perkembangan isu perubahan iklim, kebijakan pemerintah baik nasional dan internasional…

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara : kecenderungan dan implikasi bagi mas…

Sektor minyak sawit seluruh dunia berada dalam tahap ekspansi yang cepat namun mendapat tantangan yang kuat dari organisasi-organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang tak pandang bulu menimbulkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies secara cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatir…

Analisa Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2-12 Terkait Ke…

Pada situasi yang berlawanan, politik hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan sebuah perkembangan baru dengan kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor X tahun 2012 sebagai hasil dari uji materil Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Putusan ini dalam kajian Roky Septiari, pegiat dari Perkumpulan Q-Bar, telah memberikan ruang atas hak dan…

Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik : perjalanan advo…

Buku ini adalah salah satu bentuk dokumentasi dari berbagai dinamika dalam advokasi RUU TNI. Posisi koalisi pada waktu itu, adalah menolak RUU TNI karena dianggap tidak sempurna dan tidak mencerminkan aturan yang mendorong proses reformasi TNI. Koalisi menganggap proses pembahasan yang sangat cepat dan terburu-buru akan berpotensi pada penghilangan pasal-pasal penting dalam reformasi TNI. Ko…