No Reason to Delay : portrait of FPIC in REDD+ demonstration activities proje…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829168

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 BER n

Central Kalimantan : in the swirling storm of climate change project. fulfill…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829410

Deskripsi Fisik

xiv, 130 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.333 75 CEN

Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak

Menurut R. Herlambang P. Wiratraman, pemaknaan (hukum) yang berbeda melahirkan konflik yang menghadapkan Hukum Rakyat versus Hukum Negara. Konsekuensinya, seringkali konflik hukum yang demikian berujung pada proses-proses penundukan, menyulut kekerasan, pemidanaan atas komunitas lokal, serta pengabaian hukum-hukum rakyat. Di sinilah titik perjumpaannya, sekaligus di sini pulalah titik pertar…

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pengorganisasian dan perlawanan 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pemetaan masalah dan penyadaran 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 286 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : metode riset aksi - Buku 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 66 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 YUN r

Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah : kertas posisi kamar masyarakat Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 30 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 SEN

Bukan Catatan dari Jakarta : peran strategis dan tantangan pembaruan hukum su…

Perkumpulan HuMa bersama dengan mitra dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menyampaikan pesan-pesan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis sebagai alternatif pembaruan hukum mainstream yang mendominasi selama ini. PHR adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekol…

Mereka yang belum setara : potret Da REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hu…

Pubikasi ini diterbitkan kerjasama HuMa dan Pontianak Institute pada tahun 2011. Laporan hasil studi merupakan gabaran umum kondisi penikmatan kebebasan dasar hak-hak masyarakat di dua kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang antara tahun 2007-2010 dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek Demonstration Activites REDD+. Kondisi tersebut pada gilirannya mempengarui penikmatan …

Berhukum dari Desa : memotret proses lahirnya aturan berbasis masyarakat desa

Kebijakan otonomi daerah menjadi desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di Indonesia. Hal itu telah membuka ruang partisipasi komunitas, baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, desentralisasi perlu diikuti dengan transfer prinsip-prinsipnya, yaitu kesetaraan, transparansi, demokrasi dan akuntabilitas. Kebijakan Free and Prior Informed Consent (FPIC…