Buku ini adalah buku pertama tentang Perubahan Pertama UUD 1945 yang secara mendalam menguraikan alam pikiran para perumus perubahan konstitusi Indonesia di penghujung abad ke-20, pertama kalinya dilakukan bangsa Indonesia setelah 54 tahun UUD 1945 disusun oleh the founding fathers.
Buku ini mencoba mengurai secara gamblang wacana masyarakat madani dan relevansinya dengan gelombang reformasi dewasa ini
When in May 1998 General Suharto eventually resogned, hopes were high that Indonesia would head towards a more democratic future. Have these hopes materialized in any way?
Reformasi militer yang digulirkan sejak 1998 masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Penuntasan reformasi militer akan sangat tergantung dari upaya adopsi prinsip-prinsip demokratis ke dalam pengelolaan sektor pertahanan negara. Keseriusan pemerintah untuk melakukan adopsi prinsip-prinsip demokratis tersebut akan ditentukan oleh upaya untuk menopang perwujudan lima variasi…
Indonesia memasuki milenium baru di masa transisi. Indonesia telah mengalami beberapa krisis, khususnya krisis ekonomi tahun 1997-98, peningkatan tajam kerusakan lingkungan, dan yang terbaru krisis Timor Timur, tuntutan Aceh untuk merdeka, perubahan pemerintahan dari rezim Soeharto yang otokratis menjadi pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman …
Buku ini memuat berbagai laporan penting sekitar pelaksanaan pertemuan reguler III FKKM tahun 1999, beberapa catatan tindak lanjut lokakarya usulan reformasi Kehutanan dan Perkebunan Daerah, laporan-laporan penelitian kehutanan, studi banding dan short course tentang Kehutanan, dan RUU Kehutanan. Buku ini dapat dijadikan bahan kajian atáu sebagai masukan penting bagi pengembangan dan penguatan…
Berdasarkan regulasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, salah satu persyaratan penetapan objek konsolidasi tanah adalah kese- diaan pemilik tanah untuk menyetujui pelaksanaan konsolidasi tanah. Makna "menyetujui" adalah sepakat. Kesepakatan melahir- kan perjanjian. Perjanjian menimbulkan perikatan dan perikatan menimbulkan akibat hukum. Akib…
Kebanyakan hukum Indonesia dibuat berdasarkan hukum Belanda yang sudah usang dan dulu diterapkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Namun demikian ada beberapa pengecualian penting pada peraturan yang berlain untuk perusahaan penanaman modal asing, industri tertentu, dan pola perpajakan.