Makna pembangunan yang pernah dipikirkan Adam Smith kala itu tentu berbeda dengan mainstream ekonomi kesejahteraannya. Amartya Sen yang menekankan perlunya pembangunan yang inheren dengan kebebasan berpolitik di dalam demokrasi. Dewasa ini, makna pembangunan lebih bersifat komprehensif dan holistik serta cenderung merujuk pada kualitas, seperti tampak dalam buku ini bahwa pembangunan wilayah ya…
Buku ini bukan yang pertama mengupas konflik Maluku. Namun boleh jadi buku pertama yang menolak mengorbankan keindonesiaan wilayah Maluku demi keagamaan penulisnya. Saat ini, keindonesiaan mengalami ujian yang amat berat. Apakah akan terbukti semu seluruh sejarah solidaritas nasional? Sejarah yang diilhami oleh cita-cita revolusi kemer- dekaan dan pada dasarnya tidak mengenal musuh di antara se…
UU yayasan telah disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2001. Namun, sejak rancangannya diajukan ke DPR, UU ini sempat jadi perdebatan di kalangan masyarakat. Terutama muncul kekhawatiran bahwa UU tersebut dapat dijadikan alat untuk menekan organisasi-organisasi sosial yang kritis terhadap pemerintah. Walaupun penyusunan UU Yayasan awalnya dimaksudkan untuk menjerat dan meluruskan yayasan-yayasan ber…
Tidak mudah untuk memulai tren baru ini: menilai kualitas legislasi. Apalagi banyak orang belakangan ini menyoal minimnya jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR Meski bisa dikatakan bahwa menilai kinerja DPR melalui jumlah produk yang dihasilkan juga dimulai dari kajian yang dilakukan oleh PSHK. Kuantitas undang-undang, dulu kami tampilkan untuk menunjukkan salah satu alat ukur dalam menilai …
Kejadian tilang di jalan memang merupakan contoh termudah yang dapat diberikan untuk menggambarkan fenomena korupsi atau fakta-fakta ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat kebanyakan dengan otoritas lalu lintas dan kendaraan (Polantas ataupun Petugas Dinas Perhubungan). Namun demikian telah disadari bersama bahwa permasalahan korupsi atau ketidakseimbangan posisi tawar tersebut tidak …
Laporan Pelatihan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Laporan Pelatihan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Di era pemerintahan Orde Baru, kata demokrasi yang sering dilontarkan oleh pejabat kala itu hanya berupa kamuflase dan sangat utopis dalam percaturan politik di Indonesia. Begitu Soeharto lengser dari kursi empuknya yang diduduki selama 32 tahun, kran demokrasi mulai terbuka. Dan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dinilai sangat legitimate diharapkan kran demokrasi benar-benar…