Buku ini merupakan laporan studi yang dibagi menjadi dua volume. Volume I berisikan analisis eksploratif mengenai pola penguasaan tanah masyarakat tradisional, masalah pendaftaran tanah, kesimpulan, rekomendasi, serta pedoman untuk mengenal hak-hak tradisional atas tanah. Data primer maupun sekunder yang mendukung analisis pada volume I ini dihimpun pada Volume II.
Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengakui keberadaan masyarakat adat (ihat penjelasan pasal 18 UUD 1945). Namun dalam prakteknya tidak demikian. Dalam berbagai produk hukum di bawah UUD 1945 justru bertentangan sehingga masyarakat adat tidak berdaya. Hak-hak mereka dikebiri melalui berbagai peraturan perundangan yang dibuat penguasa, dan memuncak ketika rejim Orde Baru dibawah Presiden Soeharto. …
Buku ini adalah serial buku cerita tentang masalah-masalah tanah dan Masyarakat Adat di Indonesia. Komik ini diproduksi sebagai bahan pemberantasan buta huruf, sekaligus alat untuk meningkatkan kesadaran komunitas.
This guide has been written to help policymakers and other stakeholders understand what community protocols are, why they are important, and how they can support their development and recognition within formal environmental legal and policy frameworks. It is also written for all interested in learning about community protocols, including: indigenous peoples and their communities and other local…
This publication is our attempt to circulate more widely the information related to developments in the United Nations in so far as indigenous peoples' issues are concerned. The centerpiece will be the United Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples which was just adopted through a vote on 29 June 2006 at the First Session of the newly established UN Human Rights Council (H…
Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar da…
Buku ini merupakan hasil dari pelaksanaan Eksaminasi Publik atas Surat Dakwaan JPU dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Raha yang telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap belasan petani di Kontu. Gagasan dilaksanakannya eksaminasi publik berangkat dari dugaan adanya praktek-praktek yang keliru dalam proses peradilan di PN Raha. Tujuannya adalah membuka selubung kepentingan yang menunggangi jatuh…
Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat. Walaupun sampai saat ini proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit ini belum ada kejelasan berkenaan …
Panduan ini diperuntukkan bari para pemimpin masyrakat adat dan komunitas local serta kawan-kawan yang membantu mereka melalui advokasi. Informasi dalam panduan ini bersifat umum dan mendasar. Menyediakan informasi dasar tentang hak asasi manusia agar pemimpin masyarakat adat utamanya mampu membela hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal terkait Prakarsa mengurangi emisi dari deforestasi da…