Komnas Perempuan di tahun 2012 juga telah melakukan kajian kekerasan terhadap Perempuan berbasis budaya, dan menemukan P2GP sebagai salah satunya. Kuatnya tradisi, agama dan kepercayaan atau keyakinan masyarakat masih dan selalu menjadi kendala kerja-kerja penghapusan P2GP ini. Pada kasus di Indonesia, penentangan terhadap penghapusan praktik ini berasal dari para tokoh agama, yang tergabu…
Buku ini merupakan reproduksi dari laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang berjudul "Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Refromasi Hukum" September 2023 yang disusun oleh Tim Percepatan Refromasi Hukum yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI dan didukung Kemitraan
Modul ini hadir sebagai salah satu jawaban dan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang Kondisi Pemenuhan Hak?hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/ Kota di Indonesia pada tahun 2008. Di tengah kemajuan demokrasi yang dicapai Indonesia, temuan pemantauan menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami disk…
Buku ini merekonstruksi watak pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, dari sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan tahun 2006. Bukan sekedar memeriksa dokumen peraturan perundang-undangan, rekonstruksi juga dilakukan dengan memeriksa penuangan norma pengakuan ke dalam bentuk program pembangunan, dengan mengambil contoh di 10 daerah.
Buku ini berisikan tentang pentingnya komitmen kita dalam menjalankan demokratisasi berdasar asas otonomi Daerah yang diperkuat dengan wawasan kebangsaan. Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan akan memperkuat ikatan rasa kebangsaan yang dapat menyatu-kan pertalian kita sebagai bangsa. Kita harus tetap mengacu pada utuhnya Negara Kesatuan untuk memastikan bahwa proses demokratisasi di Daerah m…
Buku ini mendudukletakkan formula0formula politik otonomi daerah dalam konteks keteganan antara pemerintahan pusat dengan daerah, ketegangan antara badan legislatif dengan badan eksekutif di daerah, ketegangan antara komuniti dengan negara
Buku berjudul otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya yang ditulis oleh saudara Dharma Setyawan Salam ini memberi tambahan bacaan bagi para pemerhati masalah-masalah pemerintahan di negeri ini.
Buku ini berbeda dengan buku filsafat hukum pada umumnya, jika buku filsafat hukum cenderung memusatkan perhatian pada filsafat hukum barat melainkan juga mengajak pembaca bertamasya menikmati filsafat hukum Timur (Cina dan India), filsafat Islam, dan pemikiran pemikir hukum Indonesia. Tidak hanya itu, buku ini lebih jauh menyentuh isu terkini berkaitandengan realitas virtual yang menjadi tanta…
Pengelolaan sumber daya alam yang perencanaan dan regulasinya bertumpu pada komoditas sumber daya alam, penguasaan dan wewenang pengelolaan di masing-masing sektor yang tumpang tindih, konflik hak penguasaan dan pengelolaan, muncul dan merebaknya resolusi konflik, kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam
Buku ini merekam catatan-catatan lapangan dua orang 'guru keliling jaringan' Sekolah Rakyat yang menyaksikan langsung-bahkan mengalami sendiri-berbagai perubahan ekologi (lingkungan) dan tatanan sosial (masyarakat) di banyak tempat di negeri kepulauan terbesar di dunia ini, terutama di pelosok pedesaan dan pedalaman terpencil. Disajikan dalam gaya 'bertutur cerita' (story telling), sepuluh b…