Masyarakat miskin dan buta hukum dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka umumnya kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) karena terkendala biaya dan ketidaktahuan terhadap seluk- beluk hukum. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) belum terwujudkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu kian memprihatinkan, lantaran sistem b…
Buku saku berjudul "Hukum Lingkungan dan Hak Atas Lingkungan yang Sehat" ini kami terbitkan untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, peran serta apa saja yang dapat diambil, dan bagaimana prosedur menyelesaikan sengketa lingkungan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Buku ini membagikan pengetahuan ihwal masyarakat hukum adat. Argumentasi teoritis dan hukum yang penting dipahami dalam perumusan produk hukum daerah ada di dalamnya.
Prinsip-prinsip safeguard berbasis hak yang tercantum dalam buku ringkas ini diaposi secara hukum. Artinya, safeguard ini bukan sesuatu yang diada-adakan tetapi merupakan kerangka umum sudah ada dan berlaku secara nasional dan internasional.
Sudah terdapat banyak publikasi yang memotret perjalanan ide Negara Hukum Indonesia, baik yang dilakukan peneliti luar maupun dalam negeri. Meskipun demikian perlu diberi catatan: bahwa publikasi-publikasi tersebut lebih berfokus pada tataran ide. Berangkat dari kebutuhan itu tentu saja diperlukan sebuah riset dan publikasi baik kuantitatif maupun kualitatif yang berfokus menampilkan aspek empi…
Buku ini merupakan himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai persoalan-persoalan dalam lingkungan hukum adat yang merupakan jurisprudensi, diantaranya tentang ahli waris, alimentasi, anak, anak angkat, asal (barang), bunga pinjaman, desa, dewasa, gadai, gaduh, gogol, gono-gini, hibah, itikad baik, janda, jual-beli, lampau waktu, pekulen, pelepasan hak, pembagian warisan, pencarian harta,…
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang terbentuk berdasarkan Perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dan berjalannya sistem checks and balances. Maka setiap warga negara dan penyelenggara negara sudah sepatutnya mengetahui seluk-beluk Mahkamah Konstitusi. Buku ini memberikan informasi tentang Mahkamah Konstitusi secara…
Di dalam hukum keperdataan, hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) memainkan peran yang sangat penting. Bidang kajian hukum perikatan ini dapat kita bedakan pada satu pihak hukum yang mengatur ihwal perbuatan melawan hukum (tort law), dengan pada lain hukum perjanjian (overeenkomstenrecht atau contract law). Hukum perihal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad atau t…