Pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada tanggal 26 Mei 2010. Inpres yang menetap…
Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas (Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ pada 20 September 2010. Satgas REDD+ dibentuk dengan tugas melaksanakan sejumlah kegiatan persiapan untuk penerapan Lol RI-Norwegia. Kegiatan persiapan tersebut, antara lain mencakup penyiapan lembaga pemerintah di setiap tingkatan untuk penerapan REDD+ …
Buku ini berisikan pandangan reflektif Kementerian Pertanian terhadap konsensus politik nasional tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam disampaikan dalam seminar tentang membangun platform gerakan beresama menuju reforma agraria dan SDA pada 14 Desember 2010.
Buku ini merupakan rangkuman pelaksanaan kegiatan latihan membuat peraturan desa tentang pengurusan hutan desa
This manual offers you an opportunity to: -Improve your own skills and understanding of the concept and practice of facilitation -Inspire and excite you to share with others informally how facilitation can improve and strengthen participatory processes within your own organization -Stimulate and provide you with ideas as to how to train others in specific skills and concepts of facilitation …
Buku Panduan Penyusunan Klarat/Aturan Lokal/Peraturan Desa untuk masyarakat di Kecamatan Karera ini merupakan rekaman proses lokakarya penguatan mitra untuk isu pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal di Desa Nangga pada 23-25 Agustus 2004. Materi dan substansi buku panduan ini dipertajam oleh Sdr. Rikardo Simarmata dari HUMA, Jakarta yang menjadi narasumber dalam lokakarya terse…
Buku ini berisi undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.
REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation) is based on a simple idea: pay developing countries to reduce CO2 emissions from the forest sector. Nevertheless, design and implementation of a REDD system raise many hard questions: How are emissions reductions monitored, reported and verified? How should REDD be financed? Should payments be directed to countries, projects, o…
The ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO) is an initiative established by businesses involved in the production, processing and retail of palm oil in collaboration with major environmental NGOs, notably WWF. Key members include Malaysian and Indonesian palm oil companies and European processing and retailing companies. Two ‘social NGOs’ have also joined the executive board of t…
Secara garis besar, buku ini merupakan catatan hasil studi dalam penyusunan kerangka strategis penyiapan SVLK sebagai infrastruktur REDD+ pada periode Maret sampai dengan Juli 2011 oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor dengan dukungan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) II. Dengan SVLK, a…