Dinamika Wacana Perubahan Iklim dan Keterkaitannya Dengan Hukum dan Tenurial …

Isu perubahan iklim merupakan isu yang paling panas dibicarakan dalam lima tahun terakhir. Tak hanya dibicarakan di kalangan para ilmuwan tetapi juga menjadi isu sosial politik. Berbagai literatur diterbitkan, baik yang berbicara fakta alam maupun dampaknya. Berbagai usulan penanggulangan berseliweran baik yang sifatnya adaptasi maupun mitigasi, yang tidak hanya harus dikerjakan pada tingkat lo…

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pengorganisasian dan perlawanan 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Mereka yang belum setara : potret Da REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hu…

Pubikasi ini diterbitkan kerjasama HuMa dan Pontianak Institute pada tahun 2011. Laporan hasil studi merupakan gabaran umum kondisi penikmatan kebebasan dasar hak-hak masyarakat di dua kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kapuas Hulu dan Ketapang antara tahun 2007-2010 dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek Demonstration Activites REDD+. Kondisi tersebut pada gilirannya mempengarui penikmatan …

Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 p. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 SAN m

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, T…

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan penge…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…

Nya Sami Miara Poya Tona

Buku ini akan membuka mata para pembaca bahwa Masyarakat Adat Dayak itu masih eksis. Komunitas Dayak Sami di Kabupaten Sanggau ini adalah salah satu contohnya.

Masyarakat Esmapano, Kapi dan Aou di Kawasan Konservasi Lorentz, Irian Jaya

Laporan studi ini merupakan lanjutan dari beberapa studi sosiologi yang telah dibuat, dalam mengawali Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Lorentz. Yang menjadi dasar sehingga penelitian sosiologi kami utamakan dalam mengelola kawasan konservasi di Bumi Cenderawasih (Irian Jaya). Adalah mustahil kalau kita berbicara tentang kesuksesan pelestarian tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Selain …

Modul Panduan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Masyarakat Adat di Provinsi Pa…

Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…

Menyegerakan Penetapan Wilayah atau Hutan Adat : profil masyarakat hukum adat…

Hutan adat atau bila diluaskan secara lanskap adalah bagian dari wilayah adat tiba-tiba menjadi topik yang ramai didiskusikan paska keluarnya Putusan MK 35, namun sedikit yang mencoba menggapainya. Terlepas dari hiruk-plauk perdebatan syarat masyarakat hukum adat, HuMa bersama 12 mitra, yakni Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (KMA) Aceh. Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Akar Foundati…