Hasil-hasil dan Keputusan-keputusan Penting : Kongres Masyarakat Adat Nusanta…

Laporan ini merupakan ringkas hasil pelaksanaan dari rangkaian Kon- gres Masyarakat Adat Nusantara Ke IV (KMAN IV) mulai dari persiapan sampai pelaksanaan di Tobelo, Halmahera, Maluku Utara. Laporan ini juga memuat Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh KMAN IV anta- ra lain Anggaran Dasar AMAN 2012-2017, Garis-garis Besar Kerangka Program AMAN 2012-2017, Maklumat Tobelo, Resolusi KMAN IV dan Rek…

Himpunan Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 871 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 BAG h

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara : kecenderungan dan implikasi bagi mas…

Sektor minyak sawit seluruh dunia berada dalam tahap ekspansi yang cepat namun mendapat tantangan yang kuat dari organisasi-organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan dan pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit yang tak pandang bulu menimbulkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies secara cepat, emisi gas rumah kaca yang mengkhawatir…

Analisa Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2-12 Terkait Ke…

Pada situasi yang berlawanan, politik hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan sebuah perkembangan baru dengan kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor X tahun 2012 sebagai hasil dari uji materil Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Putusan ini dalam kajian Roky Septiari, pegiat dari Perkumpulan Q-Bar, telah memberikan ruang atas hak dan…

Prosiding Simposium Masyarakat Adat : masyarakat adat sebagai subjek hukum

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Terkait dengan itu, Perkumpulan HuMa Indonesia kemudian memf…

Pranata Hutan Rakyat

Masyarakat Tolaki adalah salah satu masyarakat suku yang hidup di wilayah Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai masyarakat yang bersahaja, kehidupan orang Tolaki inheren dengan sumberdaya hutan. Kompleksitas hutan menurut pandangan orang Tolaki meliputi nilai ekonomi, nilai budaya maupun nilai religi. Masyarakat Tolaki juga mengenal konsep hutan keramat, yakni tetumbuhan tertentu yang m…

Hukum Dalam Masyarakat

Buku 'Hukum dalam Masyarakat' ditulis dengan tujuan membantu para ahli hukum maupun para ahli ilmu sosial, yang meminati ihwal bekerjanya hukum dalam masyarakat, untuk mengetahui bahwa sempurnanya fungsi hukum tidaklah berhenti sejak saat selesai terbentuk dan saat diundangkannya sebagai hukum undang-undang. Dengan membaca dan mempelajari apa yang dijelaskan dalam buku ini, para peminat akan da…

Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Industri Tembakau dan D…

Sebagai daerah penghasil tembakau, di Kabupaten Blitar salah satu sumber dana bagi hasil yang penting, selain dari migas tak pelak adalah dana bagi hasil dari cukai tembakau. Di tahun 2009 ini, seperti diketahui pemerintah mulai 1 Februari kembali memberlakukan tarif cukai baru yang rata-rata naik sebesar 7 persen. Sesuai keputusan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahu…

Aku dan Orang Sakuddei : menjaga jiwa di Rimba Mentawai

Bagaimana rasanya menjadi Borang Barat pertama yang tinggal dalam sebuah masyarakat suku (tribal society) yang nyaris sepenuhnya masih hidup dengan kebudayaan asli mereka sendiri? Selama dua tahun (1967-1969) antropolog Reimar Schefold hidup dengan orang Sakuddel di tengah rimba Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dalam buku ini Prof. Schefold menceritakan petualangan hidupnya be…

Pembelajaran Penerapan FPIC di Sektor Kehutanan di Tiga Wilayah Konflik di Ja…

Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…