Ekomomi Politik Kehutanan : mengurai mitos dan fakta pengelolaan hutan

Setiap kebijakan yang mematikan usaha di sektor kehutanan dapat berarti lonceng kematian bagi banyak sektor ekonomi lainnya karena keterkaitan (linkages) sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lainnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, implikasi dari kebijakan penurunan emisi karbon melalui skema REDD atau skema perdagangan karbon lainnya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, mekanisme p…

Pembelajaran Penerapan FPIC di Sektor Kehutanan di Tiga Wilayah Konflik di Ja…

Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…

Perizinan Terpadu untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia : studi kasu…

Penelitian tentang sistem perizinan terpadu di sektor kehutanan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang digagas oleh Indonesian Center For Environemental Law (ICEL) dengan dukungan The Partnership for Governance Reform in Indonesia / Kemitraan. Program ini dilakukan dengan metode piloting di Kalimantan Tengah. Salah satu pertimbangan pemilihan Kalimantan Tengah karena provinsi tersebu…

Kajian Usulan Penetapan Hutan Adat Mukim di Aceh Berdasarkan Hasil Simposium …

Riset ini dilaksanakan berkaitan dengan tindak lanjut dari Pelaksanaan Simposium Nasional dengan tema "Dilema Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", berlangsung di kampus Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, pada 25-26 Agustus 2022. Dalam Simposium Nasional yang dilaksanakan Pusat Riset tersebut, menghadirkan 63 pakar dari sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia. D…

Hutan Jawa : kontestasi dan kolaborasi

Social Forestry atau sering kita sebut Perhutanan Sosial merupakan salah satu upaya Perhutani dalam menjawab dua persoalan sekaligus: kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan hutan Jawa pasca orde baru dikenal Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebagai sebuah manifestasi dari Perhutanan Sosial, perjalanan PHBM selama lebih dari satu dasawarsa ini terbukti tela…

Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …

Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan : tumpang tindih klaim adat dan negara…

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang mempertemukan dua pendekatan yaitu empiris- sosiologis dengan normatif-analitik. Meskipun berangkat dari dua pendekatan yang berbeda, tulisan-tulisan yang tersaji dalam buku ini sama-sama menuangkan fikiran-fikiran kritis atas objek yang dikaji.

Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan gambaran akses informasi, partisipasi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799782317

Deskripsi Fisik

, 156 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 MEM

Dasar-dasar Hukum Kehutanan

Buku ini membahas tentang aspek yuridis kawasan hutan, pengusahaan hutan, peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan, dan perlindungan hutan. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang sanksi dan analisis kasus, yaitu kasus penjatuhan sanksi denda oleh pejabat yang berwenang terhadap pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan penjatuhan sanksi pi…

Dialog Hutan Jawa : mengurai makna filosofi PHBM

Buku ini membahas tentang praktisi kehutanan dan intelektual dan menangani pengelolaan hutan.