Moratorium Hutan Indonesia : batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?

Pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada tanggal 26 Mei 2010. Inpres yang menetap…

Potret HKm dan Hutan Desa : antara harapan dan kenyataan

Buku ini merupakan hasil kajian yang disajikan dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bagian Bagian pertama adalah pendahuluan yang secara ringkas menggambarkan keseluruhan isi laporan, termasuk di dalamnya bagaimana kajian ini dilakukan Bagian kedua mendiskusikan gambaran umum program pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan focus pada kebijakan, target nasional dan upaya percepatan Bagi…

Modul Pengamanan Hutan : diklat pengamanan hutan berbasis masyarakat (communi…

Buku ini merupakan modul terkait pengamanan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Forest Governance 2.0 : a primer on ICTs and governance

Forest Governance2.0: a primer on icts and governance, explores a whole range of uses of information and communication technology that can increase public participation and improve law enforcement and economic efficiency to strengthen governance in the forest sector. Using the world bank's analytical framework for forest governance reforms, it draws on current and planned initiatives, from s…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaa…

Buku ini berisi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 soalPerusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Penilaian Kinerja Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu …

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dirubah dan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk men…

Inkuiri Nasional Komnas HAM : hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di ka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786027420106

Deskripsi Fisik

, 110 p. : ill. : tab. : 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.112 INK

Hutan Keluarga : keadilan ekologi dan ekonomi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799884824

Deskripsi Fisik

, 46 p. : 19 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 MEL h

Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

- Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan Mia Siscawati - Masyarakat Hukum Adat adalah (Bukan) Penyandang Hak, (Bukan) Subjek Hukum, dan (Bukan) Pemilik Wilayah Adatnya Noer Fauzi Rachman - Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Maria Rita Roewiastoeti - Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaruhan Neoliberal Laksmi A. Savitri - Kriter…

Kertas Kebijakan : arah pengaturan perubahan UU kehutanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 27 p. : ill. : tab. : 2,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 KER