Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan : kajian atas Peraturan Daerah Provins…

Terbitnya Perda yang mengadopsi norma-norma hokum adat menggambarkan interaksi hukum yang saling memasuki (incoorporate). Disatu sisi interaksi demikian dikhawatirkan akan memformalisasi hokum adat. Namun pada sisi lain, interaksi demikian dianggap sebagai salah satu model pengakuan Negara terhadap hokum adat beserta dengan hak-hak yangn dimiliki oleh masyrakat hokum adat terutama tanah ulayat.…

No Reason to Delay : portrait of FPIC in REDD+ demonstration activities proje…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829168

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 BER n

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pengorganisasian dan perlawanan 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Bukan Catatan dari Jakarta : peran strategis dan tantangan pembaruan hukum su…

Perkumpulan HuMa bersama dengan mitra dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menyampaikan pesan-pesan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis sebagai alternatif pembaruan hukum mainstream yang mendominasi selama ini. PHR adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekol…

Negosiasi Efektif Untuk Konflik Sumber Daya Alam : panduan dan tips-tips dala…

Buku ini menghadirkan sebuah referensi mengenai Negosiasi yang mencoba untuk membuatnya tidak normative dalam arti teoritik. Karena itu dalam buku ini terdapat juga buku saku yang menampilkan kiat-kiat sederhana yang bisa digunakan untuk sebuah negosiasi.

Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya Tahun 2004

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya adalah nilai komposit yang dapat menunjukkan seberapa besar tingkatan pembangunan manusia dapat dicapai oleh sutu daerah. Namun demikian, IPM juga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi perencanaan pengembangan peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, pendekatan yang dipakai adalah bersifat sangat spesifik yakni, menyangkut pada aspek ya…

Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial

Pergeseran peta kekuasaan di Indonesia dewasa ini memperlihatkan suatu tanda penting dalam hubungan negara dan masyarakat. Jika pada masa sebelumnya negara tampil sebagai pusat yang sangat dominan yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi politik publik, maka pada masa sekarang ini negara lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan terhadap eksistensi kultural dan struktural…

Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …

Konflik SDA : pengalaman dan penanganan

Reformasi 1998 merupakan jendela bagi warga negara untuk menuntut balik hak-haknya yang diambil paksa pada era Orde Baru. Reformasi tahun 1998 mendistribusi kekuasaan secara terpencar dan berada di setiap orang. Lanjutan dari reformasi bagi 1998 adalah meningkatnya perlawanan rakyat di kawasan industri. Jumlah konflik meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 1999 dibandingkan dengan tahun 1…