Kerangka strategi REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut: (i) menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor pengguna lahan dan perubahannya serta kehutanan (Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF); (ii) meningkatkan simpanan karbon; (iii) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (iv) meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekon…
Reformasi memberikan dampak positif bagi lembaga swadaya masyarakat. Ada dua hal penting yang muncul, yakni kemudahan mendirikan dan mengurus izin, dan derasnya dukungan lembaga donor dalam membantu memperbaharui sistem tatanan sosial dan hukum. Kebanyakan lembaga swadaya masyarakat dalam visi dan misinya mencantumkan “menjadi lembaga yang profesional dan mandiri”. Sehingga, berproses kea …
Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan: desentralisasi dan demokrasi, konfl ik dan ketidakadilan, pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan dan kerentanan. Permasalahan kehutanan merupakan titik tolak dari semua permasalahan tersebut. Mengapa Hutan? Masyarakat global peduli akan hutan Indonesia karena perannya yang penting secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi pertumbuhan yang be…
Terbitnya Perda yang mengadopsi norma-norma hokum adat menggambarkan interaksi hukum yang saling memasuki (incoorporate). Disatu sisi interaksi demikian dikhawatirkan akan memformalisasi hokum adat. Namun pada sisi lain, interaksi demikian dianggap sebagai salah satu model pengakuan Negara terhadap hokum adat beserta dengan hak-hak yangn dimiliki oleh masyrakat hokum adat terutama tanah ulayat.…
Misi kelembagaan hamper sebagian besar organisasi masyarakat sipil adalah kemandirian, tidak terkecuali HuMa. Tren penuruann bantuan pendanaan konvensional semakin nyata dirasakan. Untuk tidak terjebak dalam zona nyaman, berbagai strategi dan upaya dilakukan. Tahapan awal yang dilakukan diantaranya adalah menyiapkan dokumen asessment tentang keberlanjutan lembaga/organisasi dan Strategi fundrai…
Perkumpulan HuMa bersama dengan mitra dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menyampaikan pesan-pesan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis sebagai alternatif pembaruan hukum mainstream yang mendominasi selama ini. PHR adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekol…