Komisi Yudisial : di beberapa negara Uni Eropa

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi…

Analisis Kebijaksanaan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara

Dalam buku ini akan diketemukan pembahasan ringkas mengenai makna kebijaksanaan, kcbijaksanaan negara, tujuan mem-pelajari kebijaksanaan negara, ciri-ciri kebijaksanaan negara dan aktor-aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan negara se-cara umum. Selain itu akan dibahas konsepsi dan teori atau model-model yang bersangkut paut dengan proses implementasi kebijak-sanaan negara.

Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif

Buku ini bertujuan untuk membantu proses sosialisasi dimaksud, karena dengan membaca buku ini diharapkan para pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai

Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara

Penyusunan buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara agar dapat digunakan sebagai buku pegangan dalam mata kuliah llmu Kebijaksanaan Negara (Public Policy yang merupakan mata kuliah inti pada jurusan Administrasi Negara. Menyorot Kebijaksanaan Negara ditinjau dari Paradigma Administrasi Negara dan Pengertian Kebijaksanaan Negara, Proses Perumusan, dan Model Perumusan Kebijaksanaan Neg…

The 1991 Local Government Code With Basic Features

Edisi

-

ISBN/ISSN

971-851136

Deskripsi Fisik

lxiv, 290 p. ; ill. ; tab. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 JOS t

Bobot Kurang Janji Masih Terutang : catatan PSHK tentang kualitas legislasi 2006

Tidak mudah untuk memulai tren baru ini: menilai kualitas legislasi. Apalagi banyak orang belakangan ini menyoal minimnya jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR Meski bisa dikatakan bahwa menilai kinerja DPR melalui jumlah produk yang dihasilkan juga dimulai dari kajian yang dilakukan oleh PSHK. Kuantitas undang-undang, dulu kami tampilkan untuk menunjukkan salah satu alat ukur dalam menilai …

Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan : catatan hasil eksaminasi putusan N…

Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.

Dimensi-Dimensi Pemikiran : hukum administrasi negara

Seiring dengan munculnya tuntutan-tumutan baru yang semakin luas dan berkembang multi komplek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ternyata telah pula menimbulkan implikasi luas terhadap tugas-tugas administrasi negara. Dampak perkembangan dari berbaga tuntutan tersebut jelas akan sangat mempengaruhi perkembangan hukum administrasi, sehingga hukum administrasi negara telah tampil menjadi ob…

Hukum Administrasi Negara I

Buku ini berisikan tentang Hukum administrasi Negara beserta instrumennya di Indonesia.

Administrative Courts in Indonesia : a socio-legal study

Edisi

-

ISBN/ISSN

9041116338

Deskripsi Fisik

xiv, 300 p. ; 24cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 ADR a