Kembali ke Akar : kembali ke konsep otonomi masyarakat asli

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799725801

Deskripsi Fisik

viii, 196 p. ; tab. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.4 ANT k

Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan & Rakyat

Berbagai persoalan lingkungan hidup seperti pengurasan sumber daya alam, perusakan lingkungan maupun pencemaran, serta terbaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya disebabkan oleh berbagai kebijaksanaan yang dilahirkan pemerintahan Orde Baru yang tidak memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat dan perlindungan da…

Hukum Administrasi Negara

Waktu telah berlalu tanpa dirasa, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam Masyarakat dan Negara kita, baik sebagai dampak daripada berhasilnya Pembangunan Nasional kita melalui Program Pembangunan Jangka Panjang Tahapan Pertama (199-1994), efek daripada rangkaian penyelenggaraan program pendidikan P4, dan pengaruh langsung maupun tak langsung daripada hubungan internas…

Mining Legal Notes and Materials

Mining is the process of extracting minerals from the earth. In Min- ing Engineering practice, mining is usually taken to mean the ex traction of ores, coal or stone from the earth. "Ores" are defined to be mineral deposits that can be worked at a profit under existing economic conditions. "Stone" includes industrial (usually non- metallic) minerals such as calcite (limestone), quartz and other…

Bunga Rampai : hukum agraria serta Landform Bagian I

Dalam memperingati ulang tahun ke-26 UUPA tanggal 24 September 1986 ini, maka perlu kita membicarakan suatu topik yang tidak habis-habisnya dibicarakan dan di- permasalahkan oleh banyak orang dan demikian banyak yang pro dan kontra terhadap landreform di Indonesia ini, demikian pula banyak komentar antara bobot yang berat dengan yang kompromistis.

Bunga Rampai : hukum agraria serta Landform Bagian II

Pertanyaan yang mendasar yang selalu penulis ajukan apakah kedua Undang-undang itu sudah terkait atau tidak dengan Undang- Undang Pokok Agraria, dan istimewa apakah kedua undang- undang itu telah mempergunakan pola dan sistem dari UUPA, sungguhpun dalam konsiderans dari UU rumah susun menyebut- kan tentang UU no. 5 tahun 1980 (UUPA), dan sebaliknya UU no. 4 tahun 1992 sama sekali tidak ada meny…

Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Otonomi Daerah membawa konsekuensi perubahan yang menyangkut hubungan Pusat-Daerah, juga masalah kedudukan Kepala Daerah serta bidang pertanahan. Banyak daerah merasa bingung dan kehilangan pegangan dalam menyikapi Otonomi Daerah. Bahkan juga muncul kekhawatiran-kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya menyangkut masalah kedudukan kepala daerah dan pertanahan.

Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan : telaah tentang TRIPS dan keragaman hay…

Buku ini merupakan telaah bagus mengenai TRIPs dan kaitannya dengan keragaman hayati. TRIPs adalah isu luar biasa yang akan berdampak besar kepada keberlanjutan bumi, kepada nasib umat manusia. Berbagai kontroversi yang ada di dalam perjanjian TRIPs ini dikupas dengan baik, dan dengan telaah mengenai Indonesia. Karenanya buku ini juga suatu telaah yang langka dalam bidang globalisasi dan dampak…

Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan : catatan hasil eksaminasi putusan N…

Buku ini memberikan catatan (legal anotation) bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan, penyimpangan, dan inkonsistensi dari majelis hakim, ketidakcermatan dan kurang profesionalnya hakim dalam mengadili dan memutus perkara korupsi ini.

Tinjauan Yuridis Kepentingan Umum sebagai Alasan Pembenar dalam Gugatan Perda…

Studi kasus mengenai masalah perdata antara mantan Presiden RI Soeharto melawan majalah TIME Inc. Asia