KUHAP saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karenanya diperlukan peninjauan ulang atas nilai-nilai dan strandar-standar fair trial yang ada di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari tuntuan global yang menurut proses penegakan hukum yang cepat, penegakan asas 'imparsialitas' sesuai dengan prinsip presumption of inocence dan melemparkan jauh-jauh sikap dan citra penegakkan h…
Buku ini merupakan buku yang berisi informasi tentang bantuan hukum dan penyiksaan
Buku ini membahas sosial, kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak, difabel disability dan kalangan lesbian, gay, biseksual dan transgender juga gini merupakan kelompok yang sangat berkepentingan.
Buku ini merupakan kertas posisi tentang pembaharuan KUHAP.
Buku ini berisi fakta dan data yang disertai analisis hukum dan kebijakan mengenai kehutanan, dan disengaja untuk diterbitkan untuk memperkaya informasi lapangan seputar konflik dan dampak yang berkait erat dengan isu kehutanan.
Buku ini memuat informasi terkait UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Undang-undang Perkoperasian 1992 yang dilengkapi dengan: -UU No.12 Th. 1967 tentang Pokok-pokok Koperasi -UU No. 9 Th. 1995 tentang Usaha Kecil -Keppres No.24 Th. 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, dan -6 Keputusan Menteri Tahun 1998 dan 1999
Buku ini berisikan kumpulan tulisan yang ditulis oleh alumni dan siswa Sekolah Otonom Sanggar Anak Akar, yang merupakan model pendidikan alternatif yang dikelola secara nonprofit oleh anggota masyarakat untuk anak yang terpinggirkan oleh tatatan yang tidak adil namun memiliki kemauan untuk belajar.
Sebagian besar tulisan di dalam buku ini merupakan hasil dari rangakaian studi yang dilakukan oleh Agrarian Resource Center (ARC) yang bekerjasama dengan Yayasan TIFA Indonesia. Studi, termasuk sejumlah penelitian lapangan, dilakukan pada awal hingga pertengahan tahun 2012. Rangkaian studi ini dilakukan dengan latar belakang pengamatan dan argumen bahwa telah terjadi pergeseran yang cukup signi…
LBH Masyarakat menginisiasi program dokumentasi pelanggaran HAM di tingkat penyidikan yang dialami oleh tersangka kasus narkotika. Yang kami maksud dengan tersangka kasus narkotika di sini adalah mereka yang gramatur narkotikanya tidak bisa, atau sulit, diindikasikan sebagai bandar "kelas kakap". Artinya, secara status sosial-politik, tersangka tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai orang ya…
Dari perkembangan ilmu-ilmu sosial dan diskusi kebudayaan selama ini maka ada suatu keadaan yang patut dicatat: kerancuan antara pandangan akademis dan pandangan sosial-politik. Semangat yang besar untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial dalam banyak hal ternyata berangkat dari kepentingan praktis sosial-politik dan bukannya dari suatu kebutuhan akademis. Hal ini, yang sampai tingkat tertentu sebe…