Undang-undang No. 5 Tahun 1999 : undang-undang larangan praktek monopoli dan …

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

9798060563

Deskripsi Fisik

xxvi, 608 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.072 UND

Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga baru yang terbentuk berdasarkan Perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga hak konstitusional warga negara dan berjalannya sistem checks and balances. Maka setiap warga negara dan penyelenggara negara sudah sepatutnya mengetahui seluk-beluk Mahkamah Konstitusi. Buku ini memberikan informasi tentang Mahkamah Konstitusi secara…

Hukum Perikatan (Law of Obligation)

Di dalam hukum keperdataan, hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) memainkan peran yang sangat penting. Bidang kajian hukum perikatan ini dapat kita bedakan pada satu pihak hukum yang mengatur ihwal perbuatan melawan hukum (tort law), dengan pada lain hukum perjanjian (overeenkomstenrecht atau contract law). Hukum perihal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad atau t…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Info…

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) semula diprakarsai oleh koalisi masyarakat sipil dan menjadi UU yang merupakan inisiatif DPR. Diperlukan waktu pembahasan selama 8 tahun dan diberlakukan 2 tahun setelah disahkan. Dengan kata lain diperlukan waktu 10 tahun untuk menggagas dan mempersiapkan pelaksanaan keterbukaan informasi setelah reformasi. Secara sederhana …

Jurnal Analisis Sosial Pembaruan Agraria : antara negara dan pasar

Jurnal Analisis Sosial kali ini merupakan bunga rampai beberapa tulisan yang memuat pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber agraria maupun pemerhati persoalan agraria. Tulisan- tulisan secara khusus memusatkan perhatian pada kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria. Hal itu disebabkan karena pembahasan mengenai kebijakanyang merupakan produk hukum dalam konteks pengelolaa…

Jentera Jurnal Hukum : legislasi

Jurnal ini merupakan edisi 10 - tahun Oktober 2005. JENTERA adalah jurnal hukum yang diinisiasi oleh para peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Menerbitkan empat edisi setiap tahun. JENTERA ingin menyajikan berbagai pemikiran ilmiah tentang ilmu hukum dengan pilihan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu merangsang minat baca yang lebih luas terhad…

Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia : pasca krisis ekonomi

Perekonomian Indonesia di masa depan sudah sepantasnya tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar yang serakah sebagaimana digambarkan Adam Smith 1776, tetapi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia. Krisis multidimensi 3 tahun terakhir tidak boleh dianggap terlalu berbobot ekonomi. Buku ini, berdasar penelitian di 11 propinsi selama 10 bulan, memperkuat kesadaran akan kebhinnekaan Indonesia…

Representasi Popular Dalam Penganggaran Partisipatif

Pelbagai eksperimentasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses pengambilan kebijakan telah berlangsung saat ini. Usaha tersebut dilakukan dalam kerangka besar perbaikan representasi demokratik. Minimnya dan kecenderungan parahnya representasi ini telah lama diidentifikasi oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos sebagai masalah terbesar menuju terwujudnya demokrasi y…

Profil Masyarakat Hukum Adat Marga Pembarap dan Bathin VIII di Provinsi Jambi…

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di Kepulauan Nusantara sejak dahulu memiliki pengetahuan dan mengembangkan kearifan lingkungan sebagai hasil adaptasi dan pengalaman dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya. Bentuk-bentuk kearifan lingkungan tercermin dari bentuk pola pemanfaatan ruang di suatau wilayah masyarakat adat. Dimana ruang dibagi-bagi berdasakan aturan adat, nila…

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

Buku ini berisikan informasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jaya.