Buku ini berisi kumpulan tulisan tentang solusi menghadapi perubahan iklim.
Buku ini berisikan tentang Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman.
Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…
Menjelajahi kemunculan dan gairah area studi agraria kritis, Buku Pegangan yang komprehensif ini menawarkan wawasan interdisipliner dari para sarjana dan aktivis terkemuka dalam memahami kehidupan, mata pencaharian, formasi dan proses perubahan agraria. Buku ini menyoroti perkembangan wilayah studi agraria kritis yang dicirikan dengan keberagaman inovasi teoretis dan metodologis Buku ini men…
Buku ini berisikan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…
Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…
Hutan adat atau bila diluaskan secara lanskap adalah bagian dari wilayah adat tiba-tiba menjadi topik yang ramai didiskusikan paska keluarnya Putusan MK 35, namun sedikit yang mencoba menggapainya. Terlepas dari hiruk-plauk perdebatan syarat masyarakat hukum adat, HuMa bersama 12 mitra, yakni Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (KMA) Aceh. Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Akar Foundati…
This little book deals with the everlasting problem of war and peace. My main proposition is that mankind must be predisposed for peace by the right kind of education. It would have been simpler to leave that argument in the air, but since war is an immediate threat I have thought it honest not to disguise my pacifist sentiments, for education for peace will only get a chance if in the meantime…
Masyarakat miskin dan buta hukum dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka umumnya kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) karena terkendala biaya dan ketidaktahuan terhadap seluk- beluk hukum. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) belum terwujudkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu kian memprihatinkan, lantaran sistem b…