Peta Konflik Jakarta : warga, mahasiswa, preman, suku, negara, dan warga

Ketika Jakarta ditata sebagai kota metropolitan, terutama sekitar dasawarsa 1980-an, dengan cara membagi tanah wilayah ke pemilik modal yang bergerak di bidang property, sejatinya memperjelas garis batas wilayah "mereka" dan "kita". Pemukiman mewah seperti Pondok Indah, Cinere Mas, Pantai Mutiara dan Pluit, Kedoya, bagai "pintu gerbang" (candi gebang) Jakarta. Di dalam "pintu gerbang" ini berdi…

Ketahanan Pangan dan Radikalisme

Jika kemiskinan masih merajalela, ledakan sosial dalam bentuk kekerasan massa, sulit dibendung. Banyak kalangan menganggap, fanatisme keyakinan beragama sebagai salah satu embrio munculnya gerakan radikal. Namun, sebagian mengaitkannya dengan persoalan ekonomi. Nah, seorang perwira tinggi militer, Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, termasuk yang mempunyai anggapan, radikalisme erat kaitanny…

Mencari Akar dan Pandangan Bersama : studi banding lima belas Komisi Kebenara…

Komisi kebenaran sangatlah perlu bagi gerakan rekonsiliasi yang damai dan menghormati HAM. Komisi kebenaran dapat memainkan peranan yang kuat dalam memperjuangkan HAM ke depan. Banyak tuntutan untuk mengakhiri impunitas, mengakui penderitaan serta memberikan pemulihan kepada korban, dan menulis sejarah yang jujur mengenai masa lampau yang tercabik-cabik. Semuanya itu menuntut adanya kebenaran g…

Panduan Pemantauan Peradilan

Buku ini merupakan bagian dari tanggung jawab akademis MaPPI dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, juga memberikan informasi dasar tentang pemantauan. Buku ini juga berisikan petunjuk praktis melakukan pemantauan peradilan.

Corporate Accountability in ASEAN : a human right-based approach

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786167733043

Deskripsi Fisik

, 117 p. ; ill. ; tab. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.115 9 CAR c

Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi Sosia…

Buku ini berisikan catatan akhir tahun sub komisi hak ekonomi, sosial, dan budaya Komnas HAM, dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan umum Komnas HAM yaitu menciptakan suasana yang kondusif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Langkah-langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Supremasi Hukum

Tulisan ini memberikan gambaran tentang pemetaan terhadap inisiatif-inisiatif yang ada (inisiatif negara maupun civil society), mengusulkan sebuah proses yang sinergis sekaligus inklusif-partispatif, dan penegasan tentang pentingnya peran kepemimpinan dan koordinasi yang kuat.

Investigasi Pelanggaran HAM : panduan untuk investigasi hukuman mati di luar …

Buku panduan ini diharapkan menjadi pegangan aktifis hak asasi manusia di sini dalam menangani penyelidikan kasus- kasus serupa Nipah atau Timika. Segi-segi teknis keacaraan yang dibahas di dalamnya sangat bermanfaat, dan dapat dimodifikasi dalam konteks kebutuhan kita di sini. Segi-segi teknis itu diuraikan dengan cukup gamblang, meliputi prosedur otopsi, dan prosedur penggalian dan analisis s…

Jaminan Sosial Nelayan

Konsep jaminan sosial nelayan dikembangkan berdasarkan sifat sumber daya perikanan yang dinamis karena pengaruh perubahan alam dan lingkungan. Berbagai risiko bisa terjadi dalam kegiatan penangkapan. Karakteristik ini memengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Kondisi ketidakpastian hidup senantiasa membayangi kehidupan nelayan. Sangat mungkin terjadi pada suatu saat nelayan tidak memperoleh penda…

Undang-undang HAM 1999

Undang-undang yang disahkan tanggal 23 November 2000 ini diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar penegakan dan kepastian hukum serta memberi rasa aman dan keadilan dari tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat.