Kumpulan Aturan Tentang Pengelolaan Agraria

Konflik structural agraria yang merebak di nusantara umumnya disebabkan oleh keluargnya kebijakan agraria dan penyalahgunaan wewenang apara pemerintah. Beberapa kebijakan agraria dari beberapa masa khususnya Orde Baru dan Reformasi menunjukkan tidak adanya visi pembuat kebjikan akan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, petani dan masyarakat adat. Paradigma yang dikedepankan adalah…

Ringkasan Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829625

Deskripsi Fisik

, 53 p. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.3 EMI R

Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi kasus keb…

Peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat. Ruang lingkupnya berbasis sumberdaya alam, utamanya, tapi tidak terbatas pada tanah dan hutan, sebagai konsekuensi dari relevansi di lahan dan hutan dengan isu perubahan iklim. bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan peme…

Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor - Donor BIlateral…

Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…

RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…

Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 144 p. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.3 SAN m

Untuk Rakyat atau Korporat? : laporan pemetaan sosial pengelolaan gambut oleh…

Krisis ekologi dan social dalam lahan gambut berdasarkan analisi yang dilakukan Koalisi Geodata-CSO tahun 2016 menujukkan bahwa bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak terjadi dalam konsesi hutan tanaman industry dan perkebunan sawit yang berada di atas lahan gambut. Sehingga berkontribusi besar terhadap kerusakan gambut, karena melakukan pembukaan dan pembersihan lahan deng…

Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat : studi kasus di Palopo, Donggala, T…

Dari sentralisasi ke desentralisasi atau juga dikenal kewenangan terpusat menjadi kewenangan terdistribusi antara pusat dan daerah. Di satu sisi, desentralisasi membawa kewenangan baru bagi daerah tetapi sekaligus membawa persoalan baru. Dengan harapan mendekatkan pemerintah dengan rakyat, desentralisasi juga berkelebat menjadi huru hara memburu pendapatan baru yang Nampak dalam kebijakan penge…

Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan

Sumber daya tambang di Indonesia merupakan “harta karun” dunia yang diincar oleh banyak pihak. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau penghasil pelbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Peraturan pertambangan telah berhasil mengiring kepada booming industri ekstraktif di Indonesia pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada fase ini, …

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan…

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.076 ALA t