Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : dinamika interaksi hukum adat dan hu…

Banyak Kalangan yang masih bersikukuh memandang hukum adat sebagai cermin ketertinggalan dan antitesis dari kemodern-an. Oleh sebab itu, upaya - upaya untuk me-modern-kannya tidak pernah surut, entah atas nama pembangunan ataupun intergrasi nasional. Kenyataannya, alih- alih melemah apalagi punah, perkembangan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Terutama sejak…

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pilar penting dalam pengejawatahan prinsip - prinsip negara hukum. Peradilan ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang - wenang pejabat tata usaha negara. Sayangnya, belum banyak kepustakaan dalam bahasa Indonesia yang menuliskan secara mendalam dan komprehensif mengenai bidang kajian ini. Buku yang ditulis oleh Dr. Adriaan W. Bedner, seora…

Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring - Jaring Hukum Negara

Masyarakat adat maupun local yang hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan meyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan di wilayah mereka tetap lestari. Tetapi kearifan-kearifan dalam mengelola hutan lambat laun terancam hilang seiring dengan hilangnya hak kepemili…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…

Pluralisme Hukum dan Isu - Isu yang Menyertainya

Kertas posisi yang disusun Dr. Rikardo Simarmata, SH., merupakan bagian dari upaya HuMa memberikan fokus pada penguatan hukum non negara untuk mempromosikan kacamata dan pendekatan pluralisme hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di lapangan, utamanya hak atas lingkungan, agraria dan sumber daya alam. Memaparkan tentang hal ikhwal istilah pluralisme hukum dalam rangka mempopulerkan ist…

Hukum, Perubahan Iklim dan REDD : prosiding pelatihan kerangka hukum dan kebi…

Seri ini adalah publikasi untuk menyebarluaskan proses - proses pembelajaran dan karya ilmiah mengenai aspek hukum dalam persoalan - persoalan perubahan iklim. Seri ini diterbitkan atas dasar pertimbangan masih kurangnya publikasi mengenai perubahan iklim yang berfokus pada persoalan hukum, keadilan sosial, dan lingkungan.

Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal No. 5

Konsep FPIC bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak lama, konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, klausula ini memberi jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus dimintai persetujuannya tanpa paksaan sebelum ijin kegiatan diberikan pemerintah. Negoisasi mendapa…

Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agra…

Para aktivis LSM memandang pentingnya negara untuk mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat. Sepanjang negara terus memaksakan kehendak untuk mengingkari hukum adat maka keadilan dan kepastian hukum akan semakin kabut. Melihat pada fakta relasi hukum yang timpang ini maka pluralisme hukum penting. Pluralisme…

Perkembangan Hukum Pertanahan : pendekatan ekonomi - politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791712125

Deskripsi Fisik

, 348 p. : tab. : 23 x 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.025 2 NUR p

Pengelolaan Organisasi Masyarakat Sipil

Buku ini adalah salah satu hasil pembelajaran dari NGO Management certificate Program yang diselenggarakan oleh Pacivis - Universitas Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi para penggiat NGO. Program yang sudah berlangsung sebanyak 12 kali sejak 2002 ini, diselenggarakan dengan dukungan positif dari The National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Jakarta…