Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah

Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law Making dalam proses penyusunan Perda. Dimana secara spesifik mencoba melakukan penilaian kualitas Perda-Perda yang dihasilkan di tiga daerah penelitian. Dari hasil proses penilaian inilah kemudian ak…

Awasi Perda Berdayakan Daerah : panduan pemantauan legislasi daerah

Institusi pembentuk peraturan tentu saja menjadi elemen penting dalam mendorong proses pembentukan undang-undang. Namun pembentukan undang-undang yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan peran masyarakat sipil sebagai elemen penyeimbang atas berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dorongan dari masyarakat sipil perlu diberi ruang dan di…

Catatan Kinerja DPR 2011 Legislasi : aspirasi atau transaksi?

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029766134

Deskripsi Fisik

xiv, 266 p. : ill. : tab. : 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.7 CAT