Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 2 : Jawa Barat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 1 : Bali, Banten, Bengkulu, DIY Yogyakart…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 6 : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Himpunan Produk Aturan Lokal - Buku 4 : Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalim…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUM

Pendekar Tanpa Nama : pendamping hukum rakyat

Permintaan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap rakyat atas konflik tanah. Buku singkat 12 halaman ini memberikan informasi singkat tentang sejarah lahirnya PHR serta fungsi dan perannya di masyarakat, utamanya masyarakat adat dan local. Terbagi dalam tiga bagian bahasan, bagian ke satu “Langkah Kecil dari Jati P…

Public Review Terhadap Rancangan Undang - Undang : tentang pemberantasan peru…

RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) dinilai bermasalah dari aspek formil (Pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). Proses pembahasannya di DPR pun dilakukan secara tidak transparan dan tidak terbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Substansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak …

Himpunan Produk Aturan Lokal - Buku 5 : Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Ten…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUM

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 11 : Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Su…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Laporan Pelanggaran HAM Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) Propinsi Riau

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan utama Hak Asasi Manusia, antara lain ICESCR melalui UU No 11 Tahun 2005, ICCPR dengan UU No 12 Tahun 2005, CERD diratifikasi oleh UU No 29 Tahun 1999. Indonesia juga menyatakan persetujuan atas beberapa hukum internasional yang sifatnya "lunak" tetapi sangat terkait dengan kondisi sosial-politik yang memayungi HAM di Indonesia. Deklarasi PBB tentan…

Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…