Pemanasan Global : respons pemerintah dan dampaknya terhadap hak masyarakat adat

Buku ini menjelaskan tentang konstelasi perdebatan dan posisi Indonesia terhadap rejim REDD maupun peta perundingan perubahan iklim secara umum.

Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya? : konstruksi definisi hukum hak atas karbo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829595

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

546.68 HAK

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : dinamika interaksi hukum adat dan hu…

Banyak Kalangan yang masih bersikukuh memandang hukum adat sebagai cermin ketertinggalan dan antitesis dari kemodern-an. Oleh sebab itu, upaya - upaya untuk me-modern-kannya tidak pernah surut, entah atas nama pembangunan ataupun intergrasi nasional. Kenyataannya, alih- alih melemah apalagi punah, perkembangan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Terutama sejak…

Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agra…

Para aktivis LSM memandang pentingnya negara untuk mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat. Sepanjang negara terus memaksakan kehendak untuk mengingkari hukum adat maka keadilan dan kepastian hukum akan semakin kabut. Melihat pada fakta relasi hukum yang timpang ini maka pluralisme hukum penting. Pluralisme…

Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat

Konflik agraria di Sumatera Barat erat kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam dijalankan pemerintah yang menyinggirkan hak ulayat dan hukum adat. Cara manipulatif yang dilakukan pengusaha dalam mendapatkan hak atas tanah dari masyarakat nagari juga dianggap sebagai penyebab lainnya. Di Kabupaten Pasaman Barat dan Solok Selatan, eskalasi konflik agraria semakin naik. Konflik tersebut terja…

Hukum : paradigma, metode dan dinamika masalahnya

Serve ordinem et ordo servabit te. Ini adalah pepatah Latin Kuno yang secara harfiah berarti “layanilah peraturan maka peraturan pun akan melayanimu”. Itu berarti ada internalisasi nilai-nila yang termaktub dalam peraturan dalam berbagai bentuknya. Persoalannya, dari manakah asalnya nilai-nilai itu? Dari alam ide atau dari realitas empiris? Yang mana yang diakui sebagai benar, yang berasal …

Desa Model Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan : profil dusun Ngrimpak, K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829397

Deskripsi Fisik

xx, 147 hlm. ; ill. ; tab. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 DES

Potret Lingkungan Hidup Kota Bontang

Dokumen ini merupakan sumber informasi tentang lingkungan hidup dan persoalannya di Kota Bontang yang akan bermanfaat sebagai acuan, khususnya dalam menetapkan visi, misi dan strategi kebijakan serta dalam menyusun program Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Kota Bontang. Dengan mengacu pada dokumen ini diharapkan program dan kebijakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Kota Bontang akan mem…

Otonomi Sumberdaya Hutan (Prosiding Pertemuan Reguler V Forum Komunikasi Kehu…

Otonomi Daerah (Otda) yang mulai diberlakukan di awal tahun 2001 Ini telah menimbulkan silang-pendapat baru di tingkat daerah otonom. Bisa dipastikan bahwa silang-pendapat tersebut juga dialami oleh sektor kehutanan (dikenal dengan sebutan otonomi sumberdaya hutan Otda SDH), yang dinilai pemerintah daerah masih akan menjadi sektor andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertama, bahwa Otda masih …