Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) di Indonesia, merupakan keniscayaan. Karenanya, tak elok kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kehadirannya di Indonesia, laksana Ibrahim as menunggu kehadiran Ismail as di pangkuannya, setelah berbilang tahun ia merindukannya dengan harap-harap cemas. Begitulah urgensi kehadiran KNuPKA di peta bumi Indonesia. Di …
Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances yang setara dan seimbang di ant…
Buku ini merumuskan sebuah standar metodologi, sebelum mulai memantau parlemen. Standar ini menjadi amat penting, mengingat KIPP akan melakukan penilaian terhadap kinerja parlemen, tidak saja di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah. Tanpa adanya standar, dengan mudah penilaian yang dilakukan KIPP bisa terjebak menjadi "bias" mengikuti subyektivitas masing-masing pemantau. Dan dengan begit…
Sejak awal desa selalu menjadi ajang adu siasat politik, yang pada dasarnya tidak memberi tempat terhormat pada rakyat untuk bisa ambil bagian secara aktif dalam proses politik
Buku ini setidaknya menggambarkan pengertian Millennium Development Goals (MDGs), isu strategis optimalisasi peran parlemen dalam pencapaian MDGs, dan cara-cara pengembangan jaringan untuk implementasi MDGs.
Buku ini merupakan buku hasil riset pengalaman Yappika dalam mendorong Program Tata Pemerintah Lokal yang Demokratis (TPLD).