Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah : beberapa gagasan untuk pengakuan huku…

Salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah terkait wewenang atas pemanfaatan lahan. Rekomendasi kebijakan ini mengeksplorasi kerangka hukum yang tersedia saat ini untuk menangani klaim kekuasaan dan kepemilikan komunal atas tanah. Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah kerangka hukum saat ini menawarkan instrumen yang memadai untuk…

Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Ko…

Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisi sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dihadapan pengadilan khususnya di peradilan konstitusi belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum buku ini merupakan sumbangan pemikiran akademis yang mungkin dapat membantu masyarakat hakim dan pembaca awam untuk dapat mengidentifikasi keberadaa…

Studi Kaji Ulang Peraturan Perundang - Undangan : implementasi Tap MPR No.IX/…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 79 p. : tab. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IVA s

Prosiding Pertemuan Jejaring Kerja Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan L…

Peranan penting dari peneliti di seluruh Indonesia dalam membantu memberikan landasan ilmiah pada pengambilan kebijakan perubahan iklim dan kehutanan sangat ditunggu masyarakat luas. Peranan ini semakin signifikan karena Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi business as usual sebesar 26% pada tahun 2020 dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap ta…

Community Protocols for Environmental : a guide for policymakers

This guide has been written to help policymakers and other stakeholders understand what community protocols are, why they are important, and how they can support their development and recognition within formal environmental legal and policy frameworks. It is also written for all interested in learning about community protocols, including: indigenous peoples and their communities and other local…

Pengalaman The Asia Foundation di Indonesia

Buku pengantar ini secara ringkas memaprkan peluang yang terjadi dalam proses tata kelola pemerintahan dan terutama penganggaran di Indonesia dan kebijakan yang telah dilakukan sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembuatan kebijakan dan prencanaan pembangunan pemerintah.

Audit Gender Terhadap Kebijakan Anggaran di Indonesia

Pada awalnya audit hanya dikaitkan dengan bidang keuangan. Namun dalam perkembangannya audit juga telah meliputi bidang-bidang lain sehingga lazim diketahui berbagai jenis audit seperti audit lingkungan, audit legal, dan audit sosial. Audit gender tidak lain merupakan bagian dari audit sosial dalam arti yang lebih luas. Buku ini menawarkan konsep dan metoda untuk melakukan audit gender. Audi…

Penilaian Kinerja Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu …

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dirubah dan untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk men…

Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria : hasil penelitian sistematis STP…

Penelitian Strategis Tahun 2015 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-STPN), tema yang diangkat dalam kegiatan penelitian Strategis PPPM-STPN adalah ‘Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria’. Tema ini dipilih untuk membingkai judul-judul penelitian yang diarahkan terutama untuk memperkaya bahan ajar melalui updating isu-isu kontemporer …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 INS