Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan Lingkungan Hidup di Indonesia telah diupayakan oleh berbagai pihak sejak awal tahun 1970-an dengan kesadaran bahwa jenis pendidikan ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk menyebarluaskan dan meningkatkan pengetahuan serta menyadarkan masyarakat tentang lingkungan hidup. Selama ini, pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup dilakukan oleh masing-masing pelaku Pendidikan Lingkungan Hi…

Masyarakat Pinggiran Yang Kian Terlupakan : membedah persoalan nelayan tradis…

Indonesia sangat kaya akan sumberdaya laut dan pesisir, tetapi ironisnya nelayan tetap hidup miskin. Nelayan yang bermukim di sekitar pesisir dan laut yang menggantungkan hidup pada sumberdaya di sekitarnya

Indonesia Tergadai

Buku ini berisi mengenai utang luar negeri, rekaman proses Seminar Umum Anti Utang yang digelar oleh Koalisi Anti Utang pada tanggal 31 Januari 2000 di Jakarta.

Renjana Kebijakan Kehutanan

Buku ini mencoba menjawab tantangan dengan pola pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya. Pola yang digu- nakan pada buku ini adalah: (1) Buku ini memakai pendekatan sosial dan ekonomi dalam analisa-analisanya dengan keyakinan bahwa pendekatan ini akan sargat membantu dalam meningkat- kan pengertian suatu proses psmbangunan kehutanan; (2) Di sam- ping itu disadari pulm bahwa penelaahan pemb…

Merubah Kebijakan Publik

Advokasi seperti halnya media lainnya yang berkait dalam rangka untuk pencapaian tujuan, tidaklah sehebat yang sering dibayangkan oleh pelakunya. Advokasi merupakan usaha sistematik dan terorganisir, untuk suatu perubahan secara bertahap-maju. Advokasi memang bukan revolusi, bahkan advokasi adalah suatu usaha perubahan sosial melalui media perjuangan yang menggunakan sistem yang ada.

Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah : beberapa gagasan untuk pengakuan huku…

Salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah terkait wewenang atas pemanfaatan lahan. Rekomendasi kebijakan ini mengeksplorasi kerangka hukum yang tersedia saat ini untuk menangani klaim kekuasaan dan kepemilikan komunal atas tanah. Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah kerangka hukum saat ini menawarkan instrumen yang memadai untuk…

Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Ko…

Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisi sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dihadapan pengadilan khususnya di peradilan konstitusi belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum buku ini merupakan sumbangan pemikiran akademis yang mungkin dapat membantu masyarakat hakim dan pembaca awam untuk dapat mengidentifikasi keberadaa…

Studi Kaji Ulang Peraturan Perundang - Undangan : implementasi Tap MPR No.IX/…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 79 p. : tab. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IVA s

Prosiding Pertemuan Jejaring Kerja Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan L…

Peranan penting dari peneliti di seluruh Indonesia dalam membantu memberikan landasan ilmiah pada pengambilan kebijakan perubahan iklim dan kehutanan sangat ditunggu masyarakat luas. Peranan ini semakin signifikan karena Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi business as usual sebesar 26% pada tahun 2020 dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% setiap ta…

Community Protocols for Environmental : a guide for policymakers

This guide has been written to help policymakers and other stakeholders understand what community protocols are, why they are important, and how they can support their development and recognition within formal environmental legal and policy frameworks. It is also written for all interested in learning about community protocols, including: indigenous peoples and their communities and other local…