Mengarusutamakan Gender Kedalam Anggaran Daerah : kemitraan antara masyarakat…

Pengalaman advokasi anggaran di Kota Palu menunjukkan adanya beberapa kekuatan yang membuat langkah-langkah yang dilakukan mampu menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. Tidak saja Kota ini menjadi acuan dan memperoleh penghargaan nasional sebagai daerah yang berhasil mengangkat partisipasi perempuan, aktivisnya pun telah memberikan inspirasi dan motivasi pada banyak aktivis lain yang ingi…

Pengalaman The Asia Foundation di Indonesia

Buku pengantar ini secara ringkas memaprkan peluang yang terjadi dalam proses tata kelola pemerintahan dan terutama penganggaran di Indonesia dan kebijakan yang telah dilakukan sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembuatan kebijakan dan prencanaan pembangunan pemerintah.

Memberdayakan Perempuan Akar Rumput : meningkatkan relevansi anggaran di Kabu…

Berisi langkah-langkah advokasi yang telah dilakukan untuk memberikan pembelajaran penting, tidak saja bagi para aktivis anggaran, tapi juga bagi yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana proses perubahan dalam tata kepemerintahan di daerah bisa berlangsung

Demokratisasi Proses Penganggaran di Kabupaten Bone

Uraian dalam buku ini menggambarkan dinamika di balik keberhasilan advokasi anggaran yang pro-rakyat miskin dan responsif gender yang ditemui di Kabupaten Bone. Salah satu yang bisa diangkat melalui proses advokasi ini adalah adanya partisipasi langsung dari kelompok perempuan dan kelompok marjinal dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, Satu alat yang digunakan untuk mendorong partis…

Mendorong Tata Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender Melalui Intervensi…

Catatan ini ditulis sebagai pelengkap dari buku yang sudah dituliskan oleh para aktivis Lembaga Pengkajian Pengembangan dan Masyarakat (LP2EM) tentang pengalaman melakukan advokasi anggaran responsif gender di Kota Parepare. Seperti dapat dibaca dalam buku ini, advokasi tersebut telah berhasil mendorong adanya beberapa perubahan dalam tata cara maupun alokasi anggaran. Salah satu kekuatan dari …

Audit Gender Terhadap Kebijakan Anggaran di Indonesia

Pada awalnya audit hanya dikaitkan dengan bidang keuangan. Namun dalam perkembangannya audit juga telah meliputi bidang-bidang lain sehingga lazim diketahui berbagai jenis audit seperti audit lingkungan, audit legal, dan audit sosial. Audit gender tidak lain merupakan bagian dari audit sosial dalam arti yang lebih luas. Buku ini menawarkan konsep dan metoda untuk melakukan audit gender. Audi…

Anggaran Responsif Gender : konsep dan aplikasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789799801630

Deskripsi Fisik

, 244 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.3 ANG

Penegakan Hukum Illegal Logging : permasalahan dan solusinya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 PEN

Laporan Pelanggaran HAM Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) Propinsi Riau

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan utama Hak Asasi Manusia, antara lain ICESCR melalui UU No 11 Tahun 2005, ICCPR dengan UU No 12 Tahun 2005, CERD diratifikasi oleh UU No 29 Tahun 1999. Indonesia juga menyatakan persetujuan atas beberapa hukum internasional yang sifatnya "lunak" tetapi sangat terkait dengan kondisi sosial-politik yang memayungi HAM di Indonesia. Deklarasi PBB tentan…

Representasi Popular Dalam Penganggaran Partisipatif

Pelbagai eksperimentasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses pengambilan kebijakan telah berlangsung saat ini. Usaha tersebut dilakukan dalam kerangka besar perbaikan representasi demokratik. Minimnya dan kecenderungan parahnya representasi ini telah lama diidentifikasi oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos sebagai masalah terbesar menuju terwujudnya demokrasi y…