Momentum untuk melakukan perubahan KUHP pada saat ini adalah saat yang paling tepat karena adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dari keberhasilan Tim Perumus KUHP yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM melahirkan RUU KUHP yang saat ini sudah sampai di tangan Presiden RI
Buku ini berisikan informasi terkait undang-undang tentang pertambangan.
Buku ini merupakan undang-undang otonomi daerah tahun 1999.
Buku ini berisikan Daftar Peraturan Perundang-undangan Hutan dan Kehutanan = List of Forest and Foresty Regulation : a-p
Buku ini berisi peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional dan produk Instansi lain yang ada kaitannya dengan pertanahan, yang diterbitkan selama tahun 2000.
Buku ini merupakan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penyiaran.
Buku ini berisikan tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dilengkapi dengan -Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. -Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ya…
Buku ini merupakan indeks himpunan peraturan Perundang-undangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah.
Buku ini merupakan rancangan Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia.
Buku ini berisi fakta dan data yang disertai analisis hukum dan kebijakan mengenai kehutanan, dan disengaja untuk diterbitkan untuk memperkaya informasi lapangan seputar konflik dan dampak yang berkait erat dengan isu kehutanan.