Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Terkait dengan itu, Perkumpulan HuMa Indonesia kemudian memf…
Masyarakat Tolaki adalah salah satu masyarakat suku yang hidup di wilayah Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai masyarakat yang bersahaja, kehidupan orang Tolaki inheren dengan sumberdaya hutan. Kompleksitas hutan menurut pandangan orang Tolaki meliputi nilai ekonomi, nilai budaya maupun nilai religi. Masyarakat Tolaki juga mengenal konsep hutan keramat, yakni tetumbuhan tertentu yang m…
Buku 'Hukum dalam Masyarakat' ditulis dengan tujuan membantu para ahli hukum maupun para ahli ilmu sosial, yang meminati ihwal bekerjanya hukum dalam masyarakat, untuk mengetahui bahwa sempurnanya fungsi hukum tidaklah berhenti sejak saat selesai terbentuk dan saat diundangkannya sebagai hukum undang-undang. Dengan membaca dan mempelajari apa yang dijelaskan dalam buku ini, para peminat akan da…
Salah satu tugas paling mendesak yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah mengatasi masalah terkait wewenang atas pemanfaatan lahan. Rekomendasi kebijakan ini mengeksplorasi kerangka hukum yang tersedia saat ini untuk menangani klaim kekuasaan dan kepemilikan komunal atas tanah. Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah kerangka hukum saat ini menawarkan instrumen yang memadai untuk…
Bagaimana rasanya menjadi Borang Barat pertama yang tinggal dalam sebuah masyarakat suku (tribal society) yang nyaris sepenuhnya masih hidup dengan kebudayaan asli mereka sendiri? Selama dua tahun (1967-1969) antropolog Reimar Schefold hidup dengan orang Sakuddel di tengah rimba Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dalam buku ini Prof. Schefold menceritakan petualangan hidupnya be…
Prinsip bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan yang berdampak kepada hak milik atau wilayah adatnya bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian, sejak tahun 2008, dengan diadopsinya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIPS) hak atas FPIC menjadi memiliki status hukum intern…
Diskursus pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya budaya serta pembangunan kepariwisataan nasional menjadi menarik ketika dirangkai sebagai satu kesatuan modal alam (natural capital) dan modal sosial-budaya (socio cultural capital). Namun, sebagai bagian dari kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development), kinerja pembangunan nasional harus dapat menyinergikan tiga kepentinga…
Di dalam era globalisasi komunikasi dan transformasi masyarakat dunia modern dewasa ini, ternyata masih ditemukan adanya masyarakat yang terisolir atau mengisolirkan diri dari dunia luar. Mereka bertahan dalam sifatnya yang serba tradisional walaupun telah dimukimkan oleh pemerintah Indonesia melalui program "proyek Pembangunan Masyarakat Terasing". Buku ini yang merupakan hasil pengamatan l…