Institusi pembentuk peraturan tentu saja menjadi elemen penting dalam mendorong proses pembentukan undang-undang. Namun pembentukan undang-undang yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan peran masyarakat sipil sebagai elemen penyeimbang atas berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dorongan dari masyarakat sipil perlu diberi ruang dan di…
Buku ini berusaha menyajikan kepada kita Compability (ketersesuaian) Qanun-qanun Aceh dengan instrumen internasional hak asasi manusia: apakah secara content (isi), qanun tersebut berkesesuaian dengan norma yang dijamin dalam instrumen internasional hak asasi manusia? Inilah yang membedakan studi ini dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Human Rights Watch tentang penerapan Qanun di Aceh,…
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan a…
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1. Permendagri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2. Permendagri Nom…
Buku ini merupakan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Dalam Negeri Tahun 2006.
Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta, Paten dan Merek
Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Beserta Peraturan Pelaksanaannya
Momentum untuk melakukan perubahan KUHP pada saat ini adalah saat yang paling tepat karena adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dari keberhasilan Tim Perumus KUHP yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM melahirkan RUU KUHP yang saat ini sudah sampai di tangan Presiden RI
Buku ini berisikan informasi terkait undang-undang tentang pertambangan.
Buku ini merupakan undang-undang otonomi daerah tahun 1999.