Otonomi Daerah Bidang Kehutanan : implementasi dan tantangan kebijakan perim…

Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyar di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Namun pelaksanaan pengelolaan hutan era otonomi daerah memunculkan banyak persoalan, seperti perebutan kewenangan dan eksploita SDH untuk tujuan sesaat (peningka…

Conference Proceeding : social forestry in contributing to food security and …

Proceeding penyelenggaraan dan hasil-hasil ASFN Conference ini merupakan gambaran dari berbagai upaya penyelenggaraan social forestry di lingkup regional serta peran dan kontribusinya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, peranannya dalam mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta prospek implementasi so…

Rancangan Undang-undang Tentang Kehutanan (Buku 2C)

Buku ini merupakan risalah rapat pembahasan RUU tentang Kehutanan pada pembicaraan tingkat III di Komisi III DPR-RI pada rapat kerja ke-6 Jum'at 27 Agustus 1999.

Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah : studi kasus…

Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian laporan studi kasus tentang dampak desentralisasi di sektor kehutanan di Indonesia. Selama lebih dari dua tahun (dari 2002 sampai 2004), tim h peneliti dari berbagai universitas, LSM dan CIFOR melaksanakan suatu penelitian aksi kebijakan dengan tema 'Can Decentralization Work for Forests and the Poor?' atau "Dapatkah Desentralisasi Bermanfaat bagi Kel…

Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan : sejarah…

Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian laporanstudikasustentangdampak desentralisasi di sektor kehutanan di Indonesia. Selama lebih dari dua tahun (dari 2002 sampai 2004), tim h peneliti dari berbagai universitas, LSM dan CIFOR melaksanakan suatu penelitian aksi kebijakan dengan tema 'Can Decentralization Work for Forests and the Poor?' atau "Dapatkah Desentralisasi Bermanfaat bagi Kelesta…

Tata Kepemerintahan Dalam Sektor Kehutanan : ringkasan capaian kegiatan Fores…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 27 p. ; ill. ; tab. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 TAT

Sustainable Forestry in Brunei Darussalam

Buku berbahasa Inggris ini berisikan tentang kehutanan yang ada di Brunei Darussalam.

Modul Pengamanan Hutan : diklat pengamanan hutan berbasis masyarakat (communi…

Buku ini merupakan modul terkait pengamanan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

Forest Governance 2.0 : a primer on ICTs and governance

Forest Governance2.0: a primer on icts and governance, explores a whole range of uses of information and communication technology that can increase public participation and improve law enforcement and economic efficiency to strengthen governance in the forest sector. Using the world bank's analytical framework for forest governance reforms, it draws on current and planned initiatives, from s…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaa…

Buku ini berisi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 soalPerusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara