Laporan ini memotret kesenjangan dalam hal pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan dengan fokus pada dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kerja-kerja yang dilakukan Jaringan ini untuk membenahi tata kelola kehutanan di Indonesia sejalan dengan apa yang selama ini Dewan Kehutanan Nasional lakukan.
Buku ini mengelaborasi semua persoalan mendasar yang berada dibalik geliat gerakan pembebasan OPM sekaligus membongkar kejahatan Indonesia dalam bentuk policy yang kemudian mengejawantah dalam aneka aksi kekerasan dan tindakan represif ofensif (khususnya di bawah rezim militeristik-korup ORBA). Setelah 50 tahun wilayah koloni Netherlands New Guinea berada dalam kekuasaan Indonesia, yang dialihk…
Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…
Buku ini adalah buku pertama dari dua buku yang disusun untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan dasar HAM. Buku pertama ini memberi uraian tentang kurikulum pelatihan, pengenalan secara umum tentang pelatihan partisipatif dan sejumlah metodenya, serta modul yang akan digunakan sebagai acuan untuk proses pelatihan dasar HAM. Dengan cakupan materinya itu, buku ini lebih merupakan panduan prakti…
Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat. Walaupun sampai saat ini proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit ini belum ada kejelasan berkenaan …