Hukum, Perubahan Iklim dan REDD : prosiding pelatihan kerangka hukum dan kebi…

Seri ini adalah publikasi untuk menyebarluaskan proses - proses pembelajaran dan karya ilmiah mengenai aspek hukum dalam persoalan - persoalan perubahan iklim. Seri ini diterbitkan atas dasar pertimbangan masih kurangnya publikasi mengenai perubahan iklim yang berfokus pada persoalan hukum, keadilan sosial, dan lingkungan.

Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal No. 5

Konsep FPIC bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak lama, konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, klausula ini memberi jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus dimintai persetujuannya tanpa paksaan sebelum ijin kegiatan diberikan pemerintah. Negoisasi mendapa…

Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agra…

Para aktivis LSM memandang pentingnya negara untuk mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat. Sepanjang negara terus memaksakan kehendak untuk mengingkari hukum adat maka keadilan dan kepastian hukum akan semakin kabut. Melihat pada fakta relasi hukum yang timpang ini maka pluralisme hukum penting. Pluralisme…

Perkembangan Hukum Pertanahan : pendekatan ekonomi - politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791712125

Deskripsi Fisik

, 348 p. : tab. : 23 x 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.025 2 NUR p

Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia

Keadilan bagi Jacques Derrida adalah sebuah ide yang tak bisa diwadahi dalam institusi apapun, bahkan tak bisa dikonsepkan secara rasional. Karena itu mewujudkan dan menjamin keadilan dalam hukum bukan hanya mereduksi pengalaman seseorang terhadap keadilan, tetapi juga merupakan tindakan yang kontradiktoris. Sebab baginya proses pembentukan dan penegakan hukum merupakan proses yang mengkaitkan …

Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, …

Seri Kajian Hukum ini mengulas segi-segi hokum terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu NO. 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 hektar. Tulisan ini akan melihat sejumlah hal, pertama, apakah keputusan ini memiliki maksud untuk memelihara kelestarian alam, kedua, putusan ini apakah sungguh-sungguh mengutamaka…

Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat

Konflik agraria di Sumatera Barat erat kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam dijalankan pemerintah yang menyinggirkan hak ulayat dan hukum adat. Cara manipulatif yang dilakukan pengusaha dalam mendapatkan hak atas tanah dari masyarakat nagari juga dianggap sebagai penyebab lainnya. Di Kabupaten Pasaman Barat dan Solok Selatan, eskalasi konflik agraria semakin naik. Konflik tersebut terja…

Masyarakat Adat Sebagai Subjek Hukum

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Dalam perdebatan tersebut sedikit memberikan jawaban tentang p…

Orangutan dan Ekonomi Pengelolaan Hutan Lestari di Sumatera

Laporan ini berfokus pada habitat spesies karismatik, tetapi sangat terancam punah yaitu Orangutan Sumatera. Hal yang ditawarkan adalah gambaran jasa ekosistem yang disediakan oleh habitat orangutan di Sumatera dan bagaimana estimasi pendapatan dari skema pembayaran jasa ekosistem dibandingkan dengan pendapatan dari skenario penggunaan lahan lainnya. Laporan ini juga bertujuan untuk menekankan …

Prioritas Pembangunan Kehutanan : menyelamatkan kekayaan multi-fungsi hutan d…

Pembangunan kehutanan, untuk pelestarian dan pencegahan kerusakan, harus menyentuh langsung kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan SDA secara nasional. Buku ini menggambarkan masalah kelembagaan dan kinerja pemanfaatan SDA secara nasional, akar masalah pembangunan kehutanan, serta upaya penyelamatan kekayaan multi-fungsi hutan dan keadilan alokasi manfaat SDH.