Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.9 INS

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.8 INS

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.8 INS

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

334.1 INS

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kont…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

334.1 INS

Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…

Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan

Sumber daya tambang di Indonesia merupakan “harta karun” dunia yang diincar oleh banyak pihak. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau penghasil pelbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Peraturan pertambangan telah berhasil mengiring kepada booming industri ekstraktif di Indonesia pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada fase ini, …

Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Melihat secara singkat kejadian yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia khususnya di wilayah kehutanan dimana pada prakteknya banyak terjadi tumpang tindih wilayah sehingga sulit diketahui batas sebenarnya suatu wilayah apakah milik warga, atau milik pengusaha atau milik masyarakat adat ataukah milik pemerintah. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar peta yang akurat sehingga memuda…

Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia : pasca krisis ekonomi

Perekonomian Indonesia di masa depan sudah sepantasnya tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar yang serakah sebagaimana digambarkan Adam Smith 1776, tetapi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia. Krisis multidimensi 3 tahun terakhir tidak boleh dianggap terlalu berbobot ekonomi. Buku ini, berdasar penelitian di 11 propinsi selama 10 bulan, memperkuat kesadaran akan kebhinnekaan Indonesia…

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

Buku ini berisikan informasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jaya.